kalteng
-
HUMA BETANG
- 3 hari yang lalu
Pemprov Kalteng Serahkan LKPD Unaudited 2025 ke BPK, Tegaskan Komitmen Akuntabilitas Keuangan
Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah, Kamis (2/4/2026). Penyerahan dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo. Penyerahan LKPD i
kalteng
-
HUMA BETANG
- 3 hari yang lalu
Pemprov Kalteng Apresiasi BPK atas Pembinaan dan Pemeriksaan Pendahuluan LKPD
Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah atas pembinaan dan pemeriksaan pendahuluan yang diberikan kepada pemerintah provinsi. Menurut Edy Pratowo, pembinaan ini sangat membantu dalam
kalteng
-
HUMA BETANG
- 3 hari yang lalu
Halal Bihalal Dinas TPHP Tingkatkan Soliditas dan Produktivitas ASN Kalteng
Palangka Raya – Kegiatan Halal Bihalal yang digelar oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN). Kamis (2/4/2026). Acara ini diharapkan mendorong ASN beker
kalteng
-
HUMA BETANG
- 3 hari yang lalu
LKPD 2025 Pemprov Kalteng Tegaskan Komitmen pada Transparansi dan Akuntabilitas
Palangka Raya – Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2025 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmen kuat daerah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Wakil Gubernur Edy Pratowo menyampaikan bahwa penyusunan dan peny
kalteng
-
HUMA BETANG
- 3 hari yang lalu
Wagub Edy Pratowo Tegaskan Pentingnya Kepatuhan LKPD untuk Akuntabilitas Keuangan
Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menegaskan pentingnya kepatuhan pemerintah daerah dalam penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam sambutannya, Edy Pratowo menyampaikan bahwa penyerahan LKPD merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undan
kalteng
-
HUMA BETANG
- 3 hari yang lalu
Pemprov Kalteng Optimis Pertahankan Opini WTP 2025 dari BPK
Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimis dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Tahun Anggaran 2025. Wakil Gubernur Edy Pratowo menyampaikan bahwa seluruh komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah d
kalteng
-
HUMA BETANG
- 3 hari yang lalu
Dinas TPHP Kalteng Gelar Halal Bihalal, Perkuat Silaturahmi Pasca Idul Fitri
Palangka Raya – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Halal Bihalal Keluarga Besar, Selasa (31/3/2026), bertempat di Aula Dinas TPHP. Acara ini diselenggarakan sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi pasca perayaan Idu
kalteng
-
HUMA BETANG
- 3 hari yang lalu
Kepala Dinas Rendy Lesmana Tegaskan Halal Bihalal sebagai Momentum Strategis Perkuat Hubungan Pegawai
Palangka Raya – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah, Rendy Lesmana, menekankan bahwa kegiatan Halal Bihalal bukan sekadar tradisi, melainkan momentum strategis untuk memperkuat hubungan emosional antarpegawai. Menurut Rendy Lesmana, pertem
kalteng
-
HUMA BETANG
- 3 hari yang lalu
LKPD 2025 Pemprov Kalteng: Pendapatan Rp7,2 Triliun, Belanja Terealisasi Rp7,3 Triliun
Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, memaparkan capaian keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 dalam penyerahan LKPD Unaudited kepada BPK Perwakilan Kalimantan Tengah. Menurutnya, total anggaran pendapatan daerah untuk 2025 mencapai lebih dari Rp7,9 triliun, dengan realis
kalteng
-
HUMA BETANG
- 3 hari yang lalu
LKPD 2025 Diserahkan, Pemprov Kalteng Kejar Opini WTP ke-12 Berturut-turut
Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Penyerahan ini menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan guna menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah.
