Pengadilan Negeri Palangka Raya Tangani 800 – 1.000 Perkara per Tahun, Kasus Narkotika Dominasi Tindak Pidana

• By HUMA BETANG
• 11-02-2026
• 202
• 20

PALANGKA RAYA — Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya menangani sekitar 800 hingga 1.000 perkara setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, kasus tindak pidana narkotika tercatat sebagai perkara yang paling dominan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Hal tersebut diungkapkan Humas  Pengadilan  Negeri Palangka Raya, NGGULI LIWAR MBANI AWANG,S.H.,M.H  ( Hakim Madya Pratama )saat diwawancarai terkait kinerja lembaga peradilan, upaya edukasi hukum kepada masyarakat, serta penanganan perkara dan kebijakan efisiensi  anggaran, selasa (2/11/2026)

Dalam penjelasannya, pihak pengadilan merinci  jumlah penanganan perkara yang masuk setiap tahunnya, yang meliputi perkara perdata, pidana umum, tindak pidana korupsi (Tipikor), Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), hingga permohonan.

"Untuk perkara perdata sampai hari ini sudah hampir 200, bahkan lebih. Kalau perkara pidana umum sudah 230 perkara, belum termasuk Tipikor dan PHI. Setahun itu kita bisa menangani 800 sampai 1.000 perkara yang harus diperiksa dan ditangani di Pengadilan Negeri Palangka Raya," ujarnya.

Ia menambahkan, khusus untuk perkara pidana, kasus narkotika menjadi yang paling banyak masuk dan diselesaikan.  Kondisi ini dinilai sebagai persoalan bersama yang memerlukan perhatian serius, tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga pemerintah daerah dalam mengatasi peredaran gelap narkotika di Kota Palangka Raya dan Kalimantan Tengah secara khusus.

Selain menjalankan fungsi peradilan, pihak pengadilan juga berkomitmen memberikan edukasi serta sosialisasi hukum kepada masyarakat , pencari keadilan guna menghindarkan praktik-praktik transaksional.

Edukasi hukum tersebut dilakukan melalui berbagai sarana, baik penerbitan pamflet, pemasangan spanduk, maupun pemanfaatan media audio-visual. Dengan segala keterbatasan yang ada, pihak pengadilan berupaya semaksimal mungkin menjadi corong agar masyarakat dapat memahami hukum seutuhnya.

Menanggapi kebijakan pemerintah pusat , terkait efisiensi anggaran bagi lembaga negara, pihak Pengadilan Negeri Palangka Raya memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kelancaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga.

"Ini kan program pemerintah agar semua lembaga negara melakukan efisiensi anggaran karena kondisi negara. Namun, bagi kami di pengadilan, efisiensi ini tidak terlalu berpengaruh. Pelaksanaan tugas tetap berjalan normal dan tidak menjadi masalah," pungkasnya.

(Olivia Teja)