Bunda PAUD Barito Utara Kunjungi TK Negeri Pembina Lahei

SENTUL – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mendukung visi besar pemerintah pusat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026). Rapat tersebut diadakan untuk menyelaraskan sinergitas implementasi program prioritas presiden menuju Indonesia Emas 2045.

"Kehadiran kami hari ini bersama Bapak Wakil Bupati adalah bentuk komitmen kuat Barito Utara untuk berjalan selaras dengan kebijakan pusat. Rakornas ini menjadi kompas bagi kami di daerah untuk memastikan setiap rupiah APBD dan setiap kebijakan yang kami ambil, benar-benar menyentuh program prioritas Presiden."

"Target kita jelas, yaitu Indonesia Emas 2045. Barito Utara siap mengambil peran strategis, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan bahwa transformasi nasional juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan," pungkas H. Shalahuddin.

Rakornas dibuka dan diawali oleh pengarahan presiden yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan program strategis presiden oleh sejumlah narasumber di antaranya Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Kepala Danantara Rosan Roeslani, Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan narasumber lainnya. 

Dalam taklimatnya, Presiden menekankan pentingnya pemahaman peran dan tugas aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai pemimpin rakyat. Prabowo menyebut rakyat Indonesia pada dasarnya menginginkan kehidupan yang tenang dan harmonis. Presiden menyampaikan harapan rakyat pada kehadiran pemimpinnya.

"Mereka berharap bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat, semuanya bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. ini adalah harapan semua rakyat kita," ucapnya.

Sementara itu Menetari Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, bahwa Rakornas hari ini dihadiri oleh 4.011 orang yang terdiri dari tingkat pusat sebanyak 525 orang yaitu para menteri dan pimpinan lembaga. Sebanyak 3.486 orang lainnya merupakan pemerintah daerah.

"Ini juga merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi Asta Cita Bapak Presiden dalam masa satu tahun pertama yang lalu telah banyak keberhasilan yang dicapai sebagaimana telah kita saksikan dan dipublikasikan di publik maupun media, keberhasilan akan dapat dioptimalkan di tahun 2026 dengan kesamaan gerak langkah pusat dan daerah," jelas mendagri Tito Karnavian.

(Ummi)

Palangka Raya - Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, menghadiri Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Senin (2/2/2026).

Pertemuan tersebut membahas penataan kembali jadwal kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan II Tahun 2026, termasuk agenda rapat, kunjungan kerja, serta pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda). Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi, didampingi Wakil Ketua II Muhammad Anshari. Turut hadir para ketua dan anggota Komisi I hingga IV, Sekretaris DPRD, tenaga ahli, serta pihak terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Sunarti menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi pada dasarnya mengikuti mekanisme dan jadwal yang telah disepakati bersama. Namun, ia menegaskan bahwa penyesuaian dapat dilakukan apabila terdapat agenda pemerintah daerah yang waktunya bersamaan dengan kegiatan DPRD.

“Jika nantinya ada jadwal yang berbenturan dengan agenda Pemprov, tentu kami akan menyampaikan masukan agar bisa disesuaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Junaidi menjelaskan bahwa salah satu poin penting dalam rapat adalah usulan pembahasan Raperda tentang Konflik Pertanahan yang disampaikan Komisi IV. Raperda tersebut akan mulai dibahas pada Februari bersamaan dengan agenda Panitia Khusus (Pansus) dari Komisi II, III, dan IV.

Disepakati pula bahwa sejumlah rapat dapat digelar bersamaan di ruangan berbeda guna mengoptimalkan waktu. Penyusunan jadwal dimulai dari awal Februari, dengan beberapa agenda yang telah terlewati dinyatakan tidak lagi dibahas.

Rapat Pansus direncanakan berlangsung pada 3 Februari secara tentatif. Tanggal 4–7 Februari dijadwalkan untuk kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD, sementara 7–8 Februari ditetapkan sebagai hari libur.

Agenda berlanjut pada 9–14 Februari untuk kegiatan rapat dan kunjungan kerja, disusul masa libur 15–17 Februari. Pada 18 Februari dijadwalkan rapat Pansus, termasuk pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda Konflik Pertanahan, dengan pelaksanaan menunggu kesiapan pihak eksekutif.

Pembahasan konflik pertanahan kembali masuk agenda pada 19 Februari bersamaan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II bersama sektor perkebunan dan pertambangan. Beberapa agenda lain mengalami penyesuaian, termasuk pembatalan rapat gabungan laporan Pansus.

Untuk 20 Februari, jadwal akan menyesuaikan agenda eksekutif. Sementara itu, periode 21–24 Februari tetap diisi kegiatan DPRD, dengan catatan pembahasan konflik pertanahan dan RDP pada 24 Februari masih bersifat tentatif.

Pengaturan waktu rapat juga disepakati, yakni pukul 09.00 WIB dan 13.30 WIB, dengan fleksibilitas pengaturan oleh Pansus Perpustakaan dan Kearsipan agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal.

Agenda DPRD kemudian berlanjut pada 25–28 Februari dan diteruskan ke bulan Maret. Rangkaian kegiatan Pansus dan RDP dijadwalkan hingga pertengahan Maret, dengan penyesuaian terhadap masa cuti bersama pada 16–24 Maret. Seluruh pembahasan Raperda ditargetkan rampung paling lambat akhir Maret.

Khusus 31 Maret, Ruang Rapat Gabungan direncanakan digunakan untuk rapat Pansus pada pagi hari dan agenda pembahasan RPJPD/RPJMD Tahun 2025 pada siang harinya. Adapun kegiatan konsultasi tidak dimasukkan dalam jadwal resmi DPRD dan akan dilaksanakan secara insidental sesuai kebijakan pimpinan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026.

(Era Suhertini)

MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara bergerak cepat menyalurkan bantuan bagi warga terdampak musibah kebakaran di kawasan Jalan Meranti, RT 10/RW 03, Kecamatan Teweh Tengah. Penyerahan bantuan ini dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Drs. Muhlis, M.AP, atas instruksi Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST., MT, pada Minggu (1/02/2026).

Sekda Barito Utara, Drs. Muhlis, M.AP, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan bentuk kepedulian nyata atas musibah yang terjadi. Menurutnya, Bupati telah menginstruksikan agar langkah penanganan dilakukan secara responsif.

"Bupati menginstruksikan agar bantuan segera didistribusikan guna meringankan beban warga. Kami berharap bantuan ini dapat sedikit mengobati kesedihan dan membantu pemenuhan kebutuhan mendesak para korban," ujar Muhlis.

Musibah kebakaran ini berdampak pada empat unit rumah yang dihuni oleh delapan Kepala Keluarga (KK). Sementara nama-nama warga terdampak yakni Junaidi Sidik, Misrani, Norfansyah, Normansyah. Dan dari kejadian tersebut, tercatat juga tiga unit rumah mengalami kerusakan berat yang berdampak langsung pada kelangsungan tempat tinggal tiga KK di dalamnya.

Guna menopang kebutuhan dasar pascakejadian, Pemerintah Kabupaten menyalurkan sejumlah bantuan logistik yang terdiri dari Paket Sembako untuk kebutuhan pangan, Perlengkapan Tidur (Selimut), Family Kit (Perlengkapan keluarga).

Selain menyerahkan bantuan, Pemkab Barito Utara juga memberikan imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa waspada terhadap potensi kebakaran. 

Kewaspadaan ekstra sangat ditekankan, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan permukiman padat penduduk, guna mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa mendatang.
(Ummi/Rina)

Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan dunia pendidikan. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menegaskan bahwa berbagai program pendidikan pada tahun 2026 akan mengalami perbaikan agar semakin tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Muhammad Reza Prabowo mengatakan saat kami temui usai Kegiatan Jalan Sore dan pertemuan dengan awak media, Bertempat dihalaman Istana Isen Mulang, Rumah jabatan Gubernur, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Reza, meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, program sekolah gratis tetap berjalan, begitu juga dengan program kuliah gratis yang menjadi salah satu prioritas Pemprov Kalteng.

“Program pendidikan tahun 2026 ada sejumlah perbaikan agar lebih baik lagi. Walaupun di tengah efisiensi, sekolah gratis tetap ada, kuliah gratis juga tetap berjalan. Semua program kita evaluasi supaya benar-benar tepat sasaran sesuai arahan Bapak Gubernur,” ujarnya.

Selain itu, Dinas Pendidikan Kalteng juga menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program pemerintah pusat, termasuk program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang turut menyasar peserta didik. 

Dukungan juga diberikan dalam pemenuhan sarana pendukung pembelajaran seperti pengadaan komputer untuk sekolah.

Reza juga menyampaikan pesan khusus kepada para pelajar di Kalimantan Tengah agar tidak merasa khawatir mengenai pendidikan mereka.

“Untuk anak-anak sekolah, jangan khawatir, jangan takut. Bapak Gubernur sangat memperhatikan dunia pendidikan. Tetap semangat belajar seperti biasa,” pesannya.

Ia menambahkan, dengan berbagai program yang terus diperkuat dan dievaluasi, Pemprov Kalimantan Tengah berharap kualitas pendidikan di daerah semakin meningkat serta mampu mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing. 

(Era Suhertini)