Dinas Kehutanan Kalteng Gelar Buka Puasa Bersama, Pererat Silaturahmi dan Raih Berkah Ramadan

MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng), H Shalahuddin menegaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setempat, selaras dengan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Penegasan tersebut disampaikan H Shalahuddin saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barut terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Rapat Paripurna III Masa Sidang I Tahun 2026 di Ruang Rapat DPRD setempat, Arba (4/3).

Menurutnya, dokumen RPJMD Barut selaras dengan RPJMD Kalteng dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan Presiden.

“Keselarasan tersebut tidak hanya bersifat naratif, tetapi tertuang secara eksplisit dalam struktur dokumen pada Bab III, Tabel 3.1,” ujarnya.

Hal tersebut menjamin bahwa setiap kebijakan di tingkat lokal memiliki benang merah yang kuat dengan target pembangunan nasional dan provinsi.

Terkait isu lingkungan yang menjadi pertanyaan fraksi, katanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barut memiliki strategi konkret penanggulangan banjir yang berfokus pada normalisasi Sungai Bengaris.

“Strategi lainnya adalah pembangunan infrastruktur pengendali banjir dengan target rampung 100 persen pada 2029 mendatang,” katanya.

Selain itu, tambahnya, pengelolaan sampah di perkotaan juga mendapat perhatian khusus melalui optimalisasi TPS 3R di Kelurahan Lanjas serta penerapan sistem sanitary landfill di TPA.

“Seluruh indikator tersebut telah kami integrasikan ke dalam program perangkat daerah guna memastikan pelaksanaan berjalan efektif, terukur dan tepat sasaran,” tambahnya.

Jawaban Pemkab Barut yang disampaikan Bupati, menjadi bagian penting dari proses legislasi daerah, sekaligus wujud komitmen untuk menghadirkan regulasi yang kuat, akuntabel serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan seluruh Raperda yang dibahas dapat menghasilkan kebijakan strategis yang mampu mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kesejahteraan masyarakat Barut.

Pemkab Barut sendiri terus berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif demi terwujudnya daerah yang maju serta masyarakat yang semakin sejahtera.

(MARDEDI)

Palangka Raya - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah dalam rangka pendalaman kebijakan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kunjungan ini difokuskan pada pembahasan implementasi Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM (POJK Akses Pembiayaan). 

Agenda tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPD RI terhadap kebijakan sektor jasa keuangan sekaligus upaya memperkuat dukungan pembiayaan bagi UMKM sebagai pilar penting perekonomian daerah.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai dinamika akses pembiayaan UMKM di Kalimantan Tengah, termasuk tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam memperoleh pembiayaan, serta langkah strategis untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui sektor jasa keuangan.

UMKM dinilai memiliki peran vital dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi daerah.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, peningkatan produktivitas UMKM menjadi salah satu prioritas utama, termasuk melalui penguatan akses pembiayaan.

Data menunjukkan penyaluran kredit perbankan terus meningkat, dari Rp4,738 triliun pada Desember 2017 menjadi Rp8,162 triliun pada Agustus 2025. Sementara itu, proporsi usaha kecil dan menengah pada 2025 mencapai sekitar 21,58 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 25 persen pada 2029, mencerminkan besarnya potensi sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, POJK Akses Pembiayaan menjadi langkah strategis untuk memperluas inklusi keuangan serta mendorong lembaga jasa keuangan lebih proaktif dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM dengan skema yang lebih adaptif dan berorientasi pada pengembangan usaha.

Sementara itu, Anggota Komite IV DPD RI Dapil Kalimantan Tengah, H. Siti Aseanti, mengapresiasi berbagai upaya OJK dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di daerah. Ia menilai kebijakan yang mendorong kemudahan pembiayaan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas UMKM dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi konstruktif dan interaktif yang membahas implementasi kebijakan kemudahan akses pembiayaan serta berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Masukan strategis yang dihimpun diharapkan dapat memperkuat sinergi antara OJK, DPD RI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam memperluas akses pembiayaan UMKM guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah yang inklusif dan berkelanjutan.

(Era Suhertini)

Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) melaksanakan pengambilan sampel beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum BULOG Divisi Regional Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilakukan di Gudang BULOG yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut Km 7, Palangka Raya, sebagai bagian dari upaya memastikan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Kegiatan pengawasan tersebut melibatkan tim pengawas mutu dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng. 

Pengambilan sampel dilakukan untuk proses verifikasi penerbitan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) sekaligus memastikan beras yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Rendy Lesmana, menyampaikan bahwa komoditas pertanian, khususnya beras, merupakan kebutuhan strategis masyarakat sehingga harus dijaga kualitasnya sejak proses produksi hingga distribusi.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat penting agar mutu produk pangan tetap terjamin. “Beras 

sebagai komoditas pangan utama masyarakat perlu memiliki jaminan kualitas sehingga aman dikonsumsi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan pangan menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk hasil pertanian yang beredar di pasaran.

Sementara itu, perwakilan manajemen Perum BULOG Divisi Regional Kalimantan Tengah, Putra, menyambut baik kegiatan pengawasan tersebut. Ia menyatakan bahwa BULOG berkomitmen menjaga kualitas beras mulai dari proses pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi kepada masyarakat.

Pengambilan sampel beras dilakukan oleh tim teknis Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Ita Susilawaty dan Raisa Novita, didampingi tim OKKPD dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng serta disaksikan Kepala Gudang BULOG, Leksono Widodo.

Selanjutnya, sampel beras tersebut akan diuji di laboratorium yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yaitu laboratorium PT Eurofins Angler Biochemlabs Surabaya. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa beras SPHP yang beredar benar-benar memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Ketua OKKPD Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Candra, berharap melalui pengawasan dan pengujian ini kualitas beras SPHP di wilayah Kalimantan Tengah tetap terjaga serta mampu mendukung stabilitas pasokan dan harga beras bagi masyarakat.

Kalau kamu mau, saya juga bisa buatkan 3–5 pilihan judul yang lebih menarik seperti judul berita media online supaya bisa dipilih yang paling cocok,"Tutupnya.

(Era Suhertini)

Palangka Raya - Personel piket Polsek Sabangau Polresta Palangka Raya bergerak cepat mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas di Jalan Mahir Mahar Km 19, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau.

Peristiwa tersebut melibatkan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi yang dikendarai seorang remaja berinisial Radit (17) dengan satu unit dump truck tronton Hino warna kuning Nomor Polisi L 8804 UG yang dikemudikan Agung Permana Kurniawan (32). 

Berdasarkan keterangan di lapangan, sepeda motor melaju dari arah Palangka Raya menuju Pulang Pisau dengan kecepatan tinggi dan menabrak dump truck yang sedang berhenti di pinggir jalan.

“Kami langsung menerjunkan personel untuk melaksanakan quick respon, mengamankan TKP serta segera menghubungi ambulans guna memberikan pertolongan kepada korban,” ungkap Kapolsek Sabangau Iptu Ahmad Taufiq mewakili Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., Rabu (4/3/2026).

Petugas segera menghubungi ambulans RSUD Kota Palangka Raya dan mengevakuasi korban untuk mendapatkan penanganan medis. 

Selanjutnya, penanganan perkara diserahkan kepada Unit Laka Lantas Polresta Palangka Raya untuk proses lebih lanjut. “Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa,” tutup Taufiq.

(Era Suhertini)