Ahmad Basarah: Krisis Global Buktikan Ramalan Bung Karno soal Neo-Kolonialisme

​​​​​​Palangka Raya - Pemprov Kalteng Perketat Pengawasan BBM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas distribusi energi, memperkuat sektor pertanian, serta memperketat pengawasan lingkungan dan aktivitas pertambangan.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama insan media yang menghadirkan sejumlah kepala perangkat daerah.

Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalteng, Sutoyo, menyampaikan bahwa antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di beberapa wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok.

“Stok BBM di Kalimantan Tengah sebenarnya mencukupi. Namun, antrean panjang lebih disebabkan oleh distribusi yang tidak merata serta adanya dugaan praktik penimbunan,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya telah membentuk tim pengawasan terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Sutoyo menegaskan, apabila ditemukan praktik penimbunan, pihaknya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas.

“Kami bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memantau. Jika terbukti ada penimbunan yang menyebabkan kelangkaan, akan langsung kami tindak sesuai aturan,” tegasnya.

Selain itu, pihak ESDM juga telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperbaiki infrastruktur distribusi BBM agar lebih optimal dalam beberapa hari ke depan.

(Era Suhertini)

​​​​​Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pertemuan bersama insan media dalam rangka memperkuat komunikasi publik sekaligus menyerap berbagai masukan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Kegiatan bertempat di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (17/4/2026).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, dalam sambutannya menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai mata dan telinga pemerintah, khususnya dalam mengawal kebijakan Gubernur di tengah berbagai tantangan global maupun nasional.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah program prioritas Gubernur terus didorong agar berjalan optimal, terutama di bidang pendidikan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, diakui masih terdapat berbagai kendala di lapangan yang perlu menjadi perhatian bersama.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Berdasarkan hasil evaluasi sementara, ditemukan sekitar 40 persen penerima bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran.

“Ini menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan evaluasi secara lebih cermat. Kami meminta seluruh perangkat daerah agar lebih teliti dalam validasi data, sehingga program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rangga.

Ia juga menambahkan bahwa ke depan akan ada penyesuaian kuota penerima program, yang akan disampaikan lebih lanjut oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dr.Linae Victoria Aden dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media massa dalam menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat.

Menurutnya, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun pemahaman publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.“Komunikasi yang terbuka harus terus dijalin. Kritik yang disampaikan hendaknya bersifat konstruktif dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan program-program pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pertemuan ini menjadi momen penting, terutama sebagai ajang silaturahmi perdana bersama Pj Sekda yang baru, sekaligus membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan media.

Dalam kesempatan tersebut, para jurnalis diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, serta pandangan terhadap berbagai isu pembangunan di Kalimantan Tengah. Pendidikan, kesehatan,pertambangan, perkebunan, Kehutanan, Ketahanan pangan, dan Infrastruktur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap melalui sinergi yang kuat dengan media, berbagai program dan kebijakan dapat lebih dipahami masyarakat, serta mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng juga menyoroti persoalan lingkungan, khususnya terkait aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh kegiatan harus mematuhi regulasi yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Regulasi terus ditinjau ulang agar pelaku usaha tidak melanggar ketentuan. Dan termasuk mengawasi dan memantau semua bidang pembangunan di Kalteng.

“Lingkungan adalah harga mati. Jika ada pelanggaran, kami tidak segan untuk memberikan sanksi, termasuk penutupan sementara,” tegasnya.

(Era Suhertini)

​​​​​Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah toko plastik di Kota Palangka Raya menyusul adanya keluhan masyarakat terkait kenaikan harga dan keterbatasan stok plastik di pasaran.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Norhani S.Sos.,M.AP menjelaskan bahwa kenaikan harga plastik yang terjadi saat ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh kelangkaan total, melainkan karena terbatasnya pasokan untuk jenis tertentu.

“Memang ada beberapa jenis plastik yang stoknya mulai berkurang, khususnya plastik bening merek bawang ukuran 15 dan 24. Saat ini sebagian toko hanya menghabiskan stok yang tersisa karena belum ada pengiriman lanjutan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa pasokan plastik ke Kalimantan Tengah masih bergantung dari luar daerah, seperti Banjarmasin dan Surabaya. Keterbatasan distribusi tersebut berdampak pada lonjakan harga yang cukup signifikan.

“Kenaikan harga saat ini berkisar antara 50 hingga 60 persen. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan bahan baku berupa biji plastik yang sebagian besar masih bergantung dari luar negeri, serta tingginya biaya distribusi,” jelasnya.

Meski demikian, Norhani menegaskan bahwa tidak semua jenis plastik mengalami kelangkaan. Plastik kresek dan beberapa jenis lainnya masih tersedia di pasaran, meskipun ada penyesuaian harga.

Sebagai langkah antisipasi, pihaknya terus berkoordinasi dengan distributor dan supplier untuk menekan harga agar lebih stabil. Namun, diakui bahwa faktor bahan baku dan ongkos pengiriman menjadi tantangan utama.

“Kami terus berupaya berkoordinasi dengan para distributor agar harga bisa ditekan. Tapi memang kendalanya ada pada bahan baku dan biaya logistik yang cukup tinggi,” tambahnya.

Selain itu, Pemprov Kalteng juga mengedukasi masyarakat untuk mulai mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri atau wadah alternatif.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mulai membiasakan membawa tas sendiri saat berbelanja. Ini juga sebagai upaya mengurangi penggunaan plastik sekaligus mengantisipasi dampak kenaikan harga,” tutupnya.

Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan distribusi dan harga plastik di pasaran guna menjaga stabilitas serta melindungi daya beli masyarakat.

(Era Suhertini)

​​​​​​Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah ini diambil sebagai strategi mengatasi keterbatasan anggaran di tengah upaya pembangunan yang terus berjalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memfasilitasi penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Kalimantan Tengah dan sejumlah perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR dalam pembangunan daerah.

“Perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kalimantan Tengah wajib menyalurkan CSR-nya untuk mendukung pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, implementasi program tersebut telah mulai berjalan di beberapa wilayah, khususnya kawasan barat dan tengah. Sementara untuk wilayah timur, pembahasan teknis telah rampung dan kini memasuki tahap penyusunan desain teknis.

“Kita sudah mulai bekerja di wilayah barat dan tengah. Untuk wilayah timur, kami sudah menyepakati beberapa sektor prioritas dan saat ini tinggal menyiapkan desain teknisnya,” jelas Juni.

Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR Provinsi Kalteng akan berperan sebagai fasilitator sekaligus pengawas guna memastikan pembangunan berjalan sesuai kesepakatan antara pemerintah dan pihak perusahaan.

“Pengawasan akan kami lakukan secara ketat. Dinas PUPR akan memfasilitasi serta memonitor implementasi pembangunan jalan yang didanai CSR agar tepat sasaran dan berkualitas,” tegasnya.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, salah satunya terkait kepatuhan pengguna jalan terhadap batas muatan kendaraan.

“Kendala utama kita adalah masih adanya kendaraan yang melintas dengan muatan di atas 8 ton. Ini sangat berdampak pada kerusakan jalan,” ungkapnya.

Sebagai upaya penanganan, pemerintah daerah bersama instansi terkait telah melakukan penertiban secara tegas. Salah satu hasilnya terlihat di ruas jalan Palangka Raya–Kuala Kurun yang kini relatif lebih tertib dari kendaraan bermuatan berlebih.

“Kami berharap kesadaran masyarakat dan para pengguna jalan semakin meningkat untuk mematuhi aturan. Dengan begitu, jalan yang dibangun bisa lebih awet, aman, dan nyaman digunakan,” pungkasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ini, Pemprov Kalteng optimistis pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

(Era Suhertini)