Megawati: PDIP Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, Kutip Putusan MK dan Semangat Reformasi

Palangka Raya - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Hj. Siti Aseanti, S.ST., M.Keb, melaksanakan kunjungan kerja reses ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi serta menggali berbagai kendala dan kebutuhan pelaku koperasi dan UMKM di Kalimantan Tengah.

Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah Rahmawati, yang diwakili Kepala Bidang Usaha Kecil, Yeripetrik, S.Hut. Dalam pertemuan itu, dibahas secara mendalam berbagai program, capaian, hingga tantangan pengembangan UMKM di daerah.

Yeripetrik menjelaskan bahwa reses DPD RI ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan langsung kondisi riil UMKM, baik yang telah dilaksanakan maupun yang masih memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Saat di temui Dikantornya Dinas Koperasi dan UKM provinsi Kalimantan Tengah,Rabu (7/1/2026).

“Kedatangan Ibu Senator Hj. Siti Aseanti bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi UMKM di Kalimantan Tengah, sekaligus mendengar apa saja yang sudah kami lakukan selama ini dalam mendorong kemajuan UMKM,” ujar Yeripetrik.

Ia menambahkan, dalam kesempatan tersebut Dinas Koperasi dan UKM juga menyampaikan berbagai harapan kepada DPD RI agar dapat diteruskan ke kementerian terkait demi kemajuan UMKM Kalimantan Tengah. Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah pendampingan perizinan UMKM, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar legalitas pelaku usaha. Yeripetrik menegaskan bahwa sejak terbitnya PP Nomor 7 Tahun 2021, setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB.

“Nomor Induk Berusaha ini menjadi dasar utama bagi UMKM. Karena itu, kami melakukan pendampingan agar pelaku usaha tidak kesulitan dan tidak dipungut biaya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami arahkan mereka ke PLUT, PTSP, dan pendamping resmi,” jelasnya.

Selain perizinan, Pemprov Kalteng juga mendorong sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM makanan dan minuman. Hal ini penting mengingat kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan penuh pada tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Kementerian Agama, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, serta Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Halal Center, termasuk program sertifikasi halal gratis.

“Kami berharap program sertifikasi halal dari pusat ini terus berlanjut setiap tahun agar UMKM Kalteng bisa lebih cepat memenuhi ketentuan wajib halal tahun 2026,” tambah Yeripetrik.

Dalam dialog tersebut, Dinas Koperasi dan UKM juga mengusulkan pentingnya pelatihan aparatur desa dalam pendampingan penerbitan NIB. Menurut Yeripetrik, langkah ini akan memperluas jangkauan layanan sekaligus menekan biaya dan waktu yang harus dikeluarkan pelaku UMKM di desa. Selain itu, disampaikan pula kondisi Sistem Informasi Data Terpadu (SIDT) UMKM, di mana tercatat sekitar 1.064 UMKM, namun masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Isu strategis lainnya yang disampaikan kepada DPD RI adalah harapan agar struktur kelembagaan di daerah lebih fokus, seiring pemisahan Kementerian Koperasi dan UMKM di tingkat pusat.

“Di daerah, dinas yang menangani koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian masih digabung. Kami berharap ada peluang pemisahan agar penanganan UMKM bisa lebih fokus dan optimal,” ungkap Yeripetrik.

Pengembangan Herbal, Rantai Pasok, dan Kampung UMKM, Pemprov Kalteng juga mendorong pengembangan UMKM berbasis herbal, mengingat Kalimantan Tengah kaya akan bahan obat tradisional. Harapannya, UMKM tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi mampu memproduksi produk jadi, bahkan didukung dengan berdirinya industri farmasi di Kalimantan Tengah.

Selain itu, disampaikan pula pentingnya penguatan rantai pasok bahan baku, termasuk sektor perikanan, peternakan, dan pangan. Ketersediaan sarana pendukung seperti rumah potong hewan (RPH) dinilai penting untuk menjamin aspek kesehatan dan kehalalan produk.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM juga memaparkan program unggulan Kampung UMKM, salah satunya Kampung UMKM Misik Berkah yang baru diluncurkan. Kawasan ini dikembangkan berbasis potensi desa, seperti komoditas buah naga, dengan mendorong produk turunan bernilai tambah.

Program ini sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah, yang menargetkan lima Kampung UMKM selama masa kepemimpinannya.“Membangun ekonomi harus dimulai dari desa. Potensi desa kita sangat besar dan perlu kolaborasi lintas OPD, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan,” kata Yeripetrik.

Menurut Yeripetrik, respon DPD RI sangat positif dan terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan. Senator Hj. Siti Aseanti berjanji akan mengkomunikasikan aspirasi tersebut kepada kementerian terkait dan pihak-pihak berwenang di tingkat pusat.

Selain Dinas Koperasi dan UKM, DPD RI juga melakukan kunjungan ke sejumlah OPD lain di Kalimantan Tengah guna memperoleh gambaran menyeluruh pembangunan daerah. “Banyak potensi Kalimantan Tengah yang perlu dukungan pusat. Melalui DPD RI, kami berharap aspirasi UMKM Kalteng bisa mendapat perhatian lebih luas,” pungkas Yeripetrik.

(Era Suhertini)

Palangka Raya - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II Tahun 2025 kepada lima pemerintah daerah, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (7/1/2026).

Penyerahan LHP tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, dan dihadiri oleh pimpinan serta perwakilan DPRD dan kepala daerah dari Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Utara, serta Pemerintah Kota Palangka Raya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Katingan Marwan Susanto, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seruyan Harsandi, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara H. Deni Siswa, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Selatan Saiful, Bupati Katingan Syaiful , serta jajaran pemerintah daerah terkait.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Kalteng Dodik Achmad Akbar menyampaikan bahwa pada Semester II Tahun 2025, BPK Perwakilan Kalimantan Tengah telah melaksanakan lima pemeriksaan kinerja dan delapan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

Pemeriksaan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian program prioritas pemerintah melalui peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta memberikan rekomendasi yang mendorong perbaikan tata kelola. Sementara pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Dody.

Adapun lima LHP yang diserahkan pada kesempatan tersebut meliputi:

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas manajemen aset di Kabupaten Katingan.

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam rangka mendukung pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Barito Selatan.

Pemeriksaan kepatuhan pengelolaan pajak www daerah dan retribusi daerah di Kota Palangka Raya. Pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban belanja hibah dan belanja modal di Kabupaten Seruyan.Pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban belanja hibah dan belanja modal di Kabupaten Barito Utara.

Lebih lanjut, Dody Albar menekankan pentingnya peningkatan tata kelola aset daerah, pemanfaatan sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah yang terintegrasi, serta penguatan data sektoral, khususnya data pendidikan, sebagai dasar pengambilan kebijakan dan alokasi anggaran yang efektif dan efisien.

Terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah, BPK mendorong pemerintah daerah, khususnya Kota Palangka Raya, untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pemanfaatan aset dan kewenangan pajak daerah.

Pada akhir sambutannya, Kepala BPK Kalteng mengingatkan bahwa pemerintah daerah wajib menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari sejak LHP diterima, serta berharap DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

“BPK senantiasa membuka ruang diskusi dan koordinasi, termasuk dalam rangka menyelesaikan permasalahan lama yang masih belum tuntas, agar tata kelola keuangan daerah semakin baik ke depannya,” pungkasnya.

Kegiatan penyerahan LHP ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

BPK Provinsi Kalimantan Tengah berharap dapat menjadi lembaga pemeriksa yang terpercaya dan mendorong perbaikan tata kelola di Kalimantan Tengah,"Tutupnya.

(Era Suhertini)

Palangka Raya - Ibadah dan Perayaan Natal Keluarga Besar PDI Perjuangan Kalimantan Tengah Tahun 2025 berlangsung sukses, khidmat, dan penuh sukacita. Kegiatan yang mengusung tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluaran” dengan subtema “PDI Perjuangan Terpanggil Menjadi Berkat bagi Keluarga, Masyarakat, dan Generasi di Provinsi Kalimantan Tengah” ini dihadiri kurang lebih 4.000 jemaat, jauh melampaui ekspektasi panitia penyelenggara.Kegiatan Bertempat Di Gedung Serbaguna IAKN ,Jalan RTA Milono Km 6, Kota Palangka raya, Senin (5/1/2025).

Ketua PDI Perjuangan Kalimantan Tengah dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi tingginya atas antusiasme masyarakat, khususnya para simpatisan dan kader PDI Perjuangan di Kota Palangka Raya yang hadir bersama-sama merayakan Natal dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan.

“Ini sangat luar biasa dan di luar ekspektasi kami. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan aspirasi masyarakat Kota Palangka Raya, khususnya kader dan simpatisan PDI Perjuangan yang hadir dalam suka cita Natal malam ini,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, panitia juga membagikan hadiah door prize istimewa, di antaranya dari Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, berupa wisata rohani ke Yerusalem bagi penerima beragama Kristen dan ibadah umrah bagi penerima beragama Islam. Hadiah serupa juga diberikan oleh Anggota DPRD Kota Palangka Raya Sigit Widodo.

Lebih lanjut, Ketua PDI Perjuangan Kalteng Yohanes berharap perayaan Natal keluarga besar PDI Perjuangan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga oleh DPC-DPC di seluruh kabupaten dan kota.

“Kami berharap semangat Natal ini dapat terus hidup sepanjang tahun. Selain Natal, pada momentum hari besar agama lainnya seperti bulan Ramadan dengan buka puasa bersama maupun peringatan Maulid Nabi, kami juga ingin terus menghadirkan kebersamaan sebagai wujud toleransi dan persatuan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pesan Natal membawa nilai perdamaian, kasih, dan sukacita yang sejalan dengan semangat PDI Perjuangan untuk terus menghadirkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, terlebih dengan kepengurusan baru yang akan menghadirkan berbagai program ke depan.

Sementara itu, Ketua Panitia Rocky menyampaikan bahwa seluruh rangkaian persiapan perayaan Natal telah dilaksanakan sesuai arahan pimpinan partai dan berjalan dengan baik.“Apa yang disampaikan oleh Ketua PDI Perjuangan telah kami laksanakan. Persiapan Natal berjalan dengan baik dan hasilnya maksimal. Puji Tuhan, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, menyampaikan pesan dari Gubernur H. Agustiar Sabran serta Anggota DPRD Kota Palangka Raya Sigit Widodo terkait pemberian door prize wisata rohani ke Yerusalem dan ibadah umrah bagi dua orang jemaat terpilih.

Leonard juga mengapresiasi terselenggaranya ibadah dan perayaan Natal keluarga besar PDI Perjuangan Tahun 2025 yang berlangsung meriah dan penuh makna.

“Ini adalah perayaan yang luar biasa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat mengapresiasi kegiatan ini. Harapannya, melalui momentum Natal, kita terus memperkuat kolaborasi agar Kalimantan Tengah semakin maju, rukun, dan penuh berkah,” ujarnya.

Ia menambahkan, nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan kebersamaan yang berlandaskan falsafah Huma Betang harus terus dijaga dan diperkuat sebagai modal utama membangun Kalimantan Tengah. 
 

(Era Suhertini)

Palangka Raya - Upaya pemerataan akses digital di wilayah Kalimantan Tengah terus diperkuat. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja reses Anggota DPR RI Komisi I, Andina Theresia Narang, dalam rangka membahas percepatan akses internet dan peningkatan literasi digital di daerah.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik Kalteng, Senin (5/1/2026), dihadiri langsung oleh Kepala Diskominfosantik Kalteng Rangga Lesmana, didampingi jajaran pejabat Eselon III, Eselon IV, serta Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

Dalam pemaparannya, Rangga Lesmana menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui berbagai program strategis terus mendorong digitalisasi, khususnya untuk mendukung pelayanan publik di tingkat desa. Salah satu fokus utama adalah penanganan wilayah blank spot yang masih menjadi tantangan di daerah pedalaman.

“Per 2 Januari 2026, kami telah mengusulkan sebanyak 203 titik melalui aplikasi Signal. Selain itu, Diskominfosantik juga telah mendistribusikan 376 unit perangkat Starlink ke kantor-kantor desa. Dengan dukungan ini, pelayanan pemerintahan desa pada dasarnya sudah berjalan secara daring,” jelasnya.

Meski demikian, Rangga mengakui pembangunan infrastruktur telekomunikasi, khususnya Base Transceiver Station (BTS), masih menghadapi kendala. Luas wilayah Kalimantan Tengah serta pertimbangan bisnis operator seluler membuat pembangunan BTS di daerah terpencil membutuhkan dukungan dan subsidi pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Komisi I Andina Theresia Narang menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi Kalimantan Tengah di tingkat pusat. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Kalimantan Tengah memperoleh alokasi 50 titik Akses Internet (AI) dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

“Sebaran akses internet ini meliputi Kabupaten Kapuas, Murung Raya, Seruyan, Lamandau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Sukamara. Prioritasnya untuk sekolah, Koramil, serta kantor pelayanan desa,” ungkap Andina.

Ia juga menyoroti persoalan BTS yang telah terbangun namun belum berfungsi optimal atau tidak memiliki sinyal. Andina meminta Diskominfosantik Kalteng segera menyiapkan data detail terkait titik blank spot dan BTS bermasalah agar dapat langsung dikoordinasikan dengan pihak Bakti Kemkomdigi.

“Kalau datanya sudah lengkap, saya bisa langsung sampaikan ke Dirut Bakti tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang. Kita ingin anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Selain membahas infrastruktur, pertemuan ini juga menekankan pentingnya penguatan literasi digital. Andina mengingatkan ancaman konten negatif, judi online, serta pinjaman online ilegal yang semakin marak dan menyasar generasi muda. Ia mendorong penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital serta peran aktif orang tua.

Diskominfosantik Kalteng menyambut baik hal tersebut dan menyatakan kesiapan untuk bersinergi menggelar program literasi digital secara luas, baik secara luring maupun daring, dengan melibatkan ribuan peserta di seluruh kabupaten dan kota.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPR RI, diharapkan pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital di Kalimantan Tengah dapat berjalan beriringan, menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan produktif bagi masyarakat. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama antara jajaran Diskominfosantik Kalteng dan Anggota DPR RI Komisi I beserta rombongan.

(Era Suhertini)