Ahmad Basarah: Krisis Global Buktikan Ramalan Bung Karno soal Neo-Kolonialisme

​​​​​​Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah ini diambil sebagai strategi mengatasi keterbatasan anggaran di tengah upaya pembangunan yang terus berjalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memfasilitasi penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Kalimantan Tengah dan sejumlah perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR dalam pembangunan daerah.

“Perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kalimantan Tengah wajib menyalurkan CSR-nya untuk mendukung pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, implementasi program tersebut telah mulai berjalan di beberapa wilayah, khususnya kawasan barat dan tengah. Sementara untuk wilayah timur, pembahasan teknis telah rampung dan kini memasuki tahap penyusunan desain teknis.

“Kita sudah mulai bekerja di wilayah barat dan tengah. Untuk wilayah timur, kami sudah menyepakati beberapa sektor prioritas dan saat ini tinggal menyiapkan desain teknisnya,” jelas Juni.

Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR Provinsi Kalteng akan berperan sebagai fasilitator sekaligus pengawas guna memastikan pembangunan berjalan sesuai kesepakatan antara pemerintah dan pihak perusahaan.

“Pengawasan akan kami lakukan secara ketat. Dinas PUPR akan memfasilitasi serta memonitor implementasi pembangunan jalan yang didanai CSR agar tepat sasaran dan berkualitas,” tegasnya.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, salah satunya terkait kepatuhan pengguna jalan terhadap batas muatan kendaraan.

“Kendala utama kita adalah masih adanya kendaraan yang melintas dengan muatan di atas 8 ton. Ini sangat berdampak pada kerusakan jalan,” ungkapnya.

Sebagai upaya penanganan, pemerintah daerah bersama instansi terkait telah melakukan penertiban secara tegas. Salah satu hasilnya terlihat di ruas jalan Palangka Raya–Kuala Kurun yang kini relatif lebih tertib dari kendaraan bermuatan berlebih.

“Kami berharap kesadaran masyarakat dan para pengguna jalan semakin meningkat untuk mematuhi aturan. Dengan begitu, jalan yang dibangun bisa lebih awet, aman, dan nyaman digunakan,” pungkasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ini, Pemprov Kalteng optimistis pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

(Era Suhertini)

​​​​​​Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui RSUD dr. Doris Sylvanus terus mematangkan program layanan kesehatan bergerak atau mobile hospital guna menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Plt Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dr. Suyuti Syamsul, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan lima unit rumah sakit keliling yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Program ini dirancang untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya layanan spesialistik yang belum merata di daerah.

“Desainnya dari kami, dan mudah-mudahan pada bulan Oktober nanti sudah bisa dioperasikan. Pemerintah provinsi menyiapkan lima unit mobile hospital untuk menjangkau masyarakat di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program ini juga dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan kesehatan yang menunjukkan sekitar 60 persen masyarakat mengalami masalah gigi. Sementara itu, dari total 207 Puskesmas yang mempunyai dokter gigi yang tersedia di Kalimantan Tengah, hanya sekitar 100 yang memiliki dokter gigi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan gigi di daerah.

Oleh karena itu, mobil layanan kesehatan ini akan menjadi solusi untuk memperluas jangkauan pelayanan, khususnya layanan kesehatan gigi, dengan mendatangi langsung masyarakat di berbagai wilayah.

Dalam operasionalnya, mobil rumah sakit keliling akan ditempatkan di beberapa titik dan dikelola oleh rumah sakit, seperti RSUD dr. Doris Sylvanus dan fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini dilakukan karena aspek perizinan, termasuk penggunaan alat medis seperti rontgen, harus berada di bawah naungan rumah sakit.

Setiap unit mobil akan dilengkapi berbagai fasilitas medis, di antaranya alat USG, mesin rontgen, peralatan pemeriksaan mikro, serta kursi perawatan gigi. Layanan ini akan dijadwalkan secara berkala, seperti satu hingga dua kali dalam sebulan, guna melengkapi pelayanan kesehatan yang sudah ada tanpa mengambil alih peran pemerintah kabupaten/kota.

“Ini sifatnya bukan setiap hari, tetapi berkala. Tujuannya untuk memperkuat layanan spesialistik di daerah, bukan menggantikan layanan yang sudah berjalan di kabupaten dan kota,” jelasnya.

Dari sisi pendanaan, program ini didukung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui dana HBH-DR (Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi). Sementara itu, operasional layanan akan melibatkan Dinas Kesehatan bersama rumah sakit sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Dengan hadirnya program rumah sakit keliling ini, diharapkan pemerataan layanan kesehatan di Kalimantan Tengah dapat semakin meningkat dan masyarakat di wilayah terpencil dapat memperoleh akses pelayanan medis yang lebih baik.

(Era Suhertini)

Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat Koordinasi Corporate Social Responsibility (CSR).Program bersama sejumlah perusahaan dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Bertempat di Ruang Rapat Manggatang Tarung, Kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko yang mewakili Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas PUPR, perwakilan Dinas Perkebunan, serta pimpinan dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan fakta integritas antara perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan di wilayah timur Kalimantan Tengah yang meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur, dan Murung Raya.

“Hari ini kita menindaklanjuti fakta integritas dengan perusahaan-perusahaan di wilayah timur. Mereka diminta terlibat dalam program CSR untuk membantu perbaikan infrastruktur jalan di Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya,” ujar Juni Gultom.

Secara prinsip, kata Juni, pihak perusahaan telah sepakat dan berkomitmen. “Mudah-mudahan dalam dua sampai tiga bulan ke depan sudah bisa diselesaikan dan bermanfaat bagi masyarakat banyak,” tambahnya.

Juni mencontohkan, program serupa di wilayah barat sudah berjalan sangat baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti ruas jalanAmin Jaya sampai Rantau Pulut. Setelah minggu lalu rapat koordinasi untuk wilayah tengah, kini giliran wilayah timur.

Saat ini, lanjut Juni Gultom, tinggal pematangan teknis untuk merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan. Sesuai kesepakatan, 2% dari keuntungan perusahaan akan dialokasikan sebagai dana CSR untuk pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Kami meminta sebagaimana fakta integritas yang telah ditandatangani oleh owner perusahaan dan Bapak Gubernur, agar tetap bersemangat memberikan CSR-nya. Terutama untuk membangun jalan di wilayah perusahaan yang merupakan fasilitas publik, sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada Provinsi Kalimantan Tengah,” tegas Juni Gultom.

Rapat koordinasi ini diharapkan mempercepat realisasi perbaikan jalan di wilayah timur Kalteng melalui sinergi pemerintah dan dunia usaha.

(Era Suhertini)

​​​​​​Palangka Raya - Tim Terpadu Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan kegiatan pengawasan, pendataan, dan penagihan pajak daerah pada Rabu malam (15/4/2026).

Kegiatan ini merupakan upaya intensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kegiatan yang dimulai pukul 18.30 WIB ini diawali dengan titik kumpul di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya. Tim gabungan kemudian bergerak ke sejumlah lokasi usaha yang menjadi objek pajak.

Dalam operasi tersebut, tim mengunjungi total 9 objek pajak yang terdiri dari 7 objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman, serta 2 objek PBJT sektor kesenian dan hiburan.

Adapun hasil kegiatan di lapangan meliputi: Pendataan objek pajak baru di Sorean, Daily Grill, 99 Coffee, RM Jan & Cuk Seafood Surabaya, serta Gor Prima.

Pemeriksaan kewajaran pembayaran pajak di Tepat Waktu Kopi.

Pemeriksaan wajib pajak di Season Coffee yang diketahui belum melakukan pembayaran sejak terdaftar.

Konfirmasi pemasangan alat perekam transaksi usaha di Maju Makmur Coffee.

Pemeriksaan terhadap Enigma Lounge yang tercatat belum melakukan pembayaran pajak sejak Januari 2026.

Melalui kegiatan ini, Tim Terpadu menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak sekaligus mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib dan tepat waktu.

Pemerintah Kota Palangka Raya berharap langkah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha akan pentingnya kontribusi pajak dalam mendukung pembangunan daerah.

(Era Suhertini)