Dinas Ketahanan Pangan Kalteng Siapkan Gerakan Pangan Murah Sepanjang 2026, Antisipasi Gejolak Harga Jelang Hari Besar Keagamaan

​​​​​​​Palangka Raya - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri kegiatan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Perum Bulog yang digelar di Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, mengatakan bahwa tahun 2026 menjadi tahun penting bagi BPS karena akan melaksanakan agenda besar, yakni Sensus Ekonomi 2026. Sensus ini akan menjangkau seluruh unit usaha, mulai dari usaha besar, kecil, hingga kegiatan ekonomi rumah tangga perorangan.

“Setiap unit usaha, baik pemilik usaha, karyawan, maupun rumah tangga perorangan, akan dikunjungi oleh petugas BPS untuk mendata aktivitas ekonominya,” ujar Agnes saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya, data hasil Sensus Ekonomi akan digunakan untuk melihat struktur dan perkembangan ekonomi Kalimantan Tengah serta Indonesia secara umum, termasuk perubahan yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir. 

Oleh karena itu, ia mengharapkan seluruh masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas BPS dengan baik serta memberikan data yang akurat.

Selain sensus, Agnes menjelaskan bahwa BPS juga rutin melaksanakan berbagai survei sepanjang tahun, di antaranya Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan empat kali setahun untuk mengukur tingkat pengangguran dan partisipasi kerja, survei inflasi bulanan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, hingga survei produktivitas padi dan jagung. Dalam satu bulan, survei yang kami lakukan bisa mencapai ratusan kegiatan,” jelasnya.

Terkait pengendalian inflasi, BPS berperan dalam memotret perkembangan harga di tingkat konsumen melalui pemantauan di empat daerah, yakni Sukamara, Sampit, Kapuas, dan Palangka Raya, yang masing-masing mewakili wilayah sekitarnya.

Agnes menegaskan bahwa BPS merupakan bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan tugas utama menyediakan data. Jika terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga, data tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan pengendalian.

“BPS bertugas mencatat dan melaporkan. Sementara langkah pengendalian dilakukan oleh pemerintah daerah melalui TPID,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 inflasi Kalimantan Tengah masih dalam kondisi terkendali, yakni sebesar 3,13 persen secara year-on-year, berada dalam rentang target nasional 2,5 persen ± 1 persen. Beberapa komoditas yang kerap mengalami kenaikan menjelang hari besar keagamaan antara lain daging, ayam ras, telur, bawang, cabai, hingga tiket pesawat.

Selain itu, emas perhiasan juga menjadi salah satu penyumbang inflasi cukup tinggi sepanjang 2025, meskipun tidak termasuk kebutuhan pokok dan dipengaruhi oleh harga emas dunia yang berada di luar kendali pemerintah daerah.

Agnes mengimbau masyarakat agar tidak panik jika terjadi kenaikan harga bahan pokok. Ia menekankan bahwa pembelian berlebihan justru dapat memicu gangguan pasokan dan menghambat upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi.

“Kenaikan harga biasanya bersifat sementara. Jangan panik dan membeli berlebihan. Manfaatkan bahan pangan lokal dan belanja sesuai kebutuhan,” pungkasnya.

(Era Suhertini)

​​​​​​Palangka Raya - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia memperkenalkan diri sebagai badan baru bentukan pemerintah yang bertugas membangun ekosistem halal di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah membangun pusat pelayanan sertifikasi halal di daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala BPJPH Pusat Jakarta, Beny Cahyadie, mengatakan kehadiran BPJPH di Kalimantan Tengah bertujuan memberikan kepastian bagi pelaku usaha melalui sertifikasi halal, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas dan mampu bersaing di pasar global.

Menurutnya, sertifikasi halal kini menjadi tren baru dalam preferensi konsumen, khususnya generasi muda yang lebih memilih produk berlabel halal. Apalagi, produk impor dari luar negeri seperti Tiongkok juga sudah banyak yang mengurus sertifikasi halal. Jika kualitas dan harga produk sama, konsumen cenderung memilih produk yang bersertifikat halal.

“Karena itu pemerintah hadir memberikan dukungan, salah satunya melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan kuota 13.000 sertifikat halal untuk Kalimantan Tengah,” ujar Beny.

Program tersebut bertujuan menjaga daya saing UMKM agar tidak tertinggal, sekaligus memberikan kemudahan akses sertifikasi melalui pendampingan BPJPH bersama LPH dan LP3H. Pendampingan ini dilakukan agar pelaku usaha, khususnya UMKM, lebih mudah memenuhi ketentuan halal yang juga merupakan kewajiban dalam ajaran Islam.

Beny menambahkan, selain aspek keagamaan, sertifikasi halal juga memiliki nilai ekonomi yang kuat dalam memperkuat integrasi pasar nasional dan global. Oleh karena itu, BPJPH mendorong kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah karena program ini tidak dapat dijalankan oleh satu institusi saja.

“Jumlah UMKM di Kalteng sekitar 60.000 pelaku usaha. Kuota 13.000 tentu belum mencukupi, sehingga ada mekanisme lain bagi UMKM yang mampu melakukan sertifikasi secara mandiri dengan fasilitasi pemerintah daerah,” jelasnya.

Kegiatan ini disampaikan saat agenda Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (22/1/2026).

Era Suhertini.

Palangka Raya - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalimantan Tengah menandatangani kesepakatan bersama dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terkait kerja sama penyediaan barang kebutuhan pokok dalam rangka pengendalian inflasi daerah, penanganan kerawanan pangan, serta mitigasi bencana. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (22/1/2026).

Kepala Disdagperin Provinsi Kalteng Norhani dalam sambutan dan laporannya menyampaikan, bahwa kerja sama ini merupakan kelanjutan sinergi yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir dan terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. 

Program operasi pasar murah yang dilaksanakan hingga ke desa-desa dinilai sangat membantu masyarakat, sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Tengah yang menekankan pembangunan dimulai dari desa.

Pada tahun 2026, Pemprov Kalteng menargetkan penyaluran sekitar 320.000 paket pasar murah yang menjangkau 13 kabupaten/kota dan 1.432 desa. Program ini menjadi salah satu instrumen utama pengendalian inflasi daerah. Harga sejumlah komoditas strategis juga ditekan, seperti beras yang sebelumnya di kisaran Rp15.000 dan ditargetkan turun hingga Rp10.000.

Terkait minyak goreng, Disdagperin menegaskan akan melakukan pengawasan ketat terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Temuan di lapangan menunjukkan masih adanya penjualan di atas HET, sehingga pemerintah akan melakukan pengecekan dan tindakan tegas agar tidak merugikan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Regional Bulog Provinsi Kalimantan Tengah, Budi, menyatakan bahwa Bulog siap mendukung penuh kebijakan Pemprov Kalteng dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Menurutnya, kesepakatan ini semakin memperkuat sinergi yang telah berjalan antara Bulog dan pemerintah daerah.

Bulog saat ini memiliki stok beras sekitar 15.000 ton, termasuk beras SPHP bersubsidi pemerintah pusat. Selain itu, Bulog siap menyediakan beras premium sesuai kebutuhan daerah, termasuk untuk paket bantuan dan operasi pasar. Berapapun jumlah yang diminta oleh Disdagperin, Bulog menyatakan kesiapan untuk menyuplai sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Bulog juga mengungkapkan rencana pembangunan gudang baru guna memperkuat sistem logistik pangan daerah. Pembangunan gudang direncanakan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga 2026, dengan lokasi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau yang telah mendapat persetujuan pemerintah daerah, sementara di Kotawaringin Timur masih dalam proses penyelesaian administrasi perbankan.

Terkait minyak goreng, Bulog menjelaskan bahwa penyaluran minyak melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) masih dalam tahap penataan tata kelola. Intervensi pasar belum sepenuhnya berjalan, namun koordinasi dengan pabrik dan pihak terkait terus dilakukan, terutama menjelang bulan Ramadan.

Melalui kerja sama ini, Pemprov Kalteng dan Bulog berharap stabilitas harga, ketersediaan pangan, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat dapat terus terjaga sepanjang tahun 2026. 

(Era Suhertini)

​​​​​​Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menegaskan bahwa seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi standar kebersihan dan sanitasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Selasa (22/01/2026).

Penegasan tersebut disampaikan Wagub Edy Pratowo dalam rangka memastikan mutu dan keamanan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah, khususnya pada tahapan pengolahan, penyajian, dan distribusi makanan bagi anak-anak serta kelompok sasaran program.

Menurut Wagub, aspek kebersihan dan sanitasi merupakan faktor krusial dalam menjaga kualitas makanan, sehingga makanan yang diterima peserta program benar-benar sehat, higienis, aman, dan layak konsumsi.

“Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga harus memenuhi standar kesehatan yang ketat. Dapur SPPG harus dikelola secara profesional dan akuntabel,” tegas Edy Pratowo.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap dapur MBG guna memastikan seluruh ketentuan teknis yang ditetapkan Badan Gizi Nasional dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.

Wagub berharap seluruh pengelola SPPG, yayasan, dan mitra pelaksana menjadikan standar kebersihan dan sanitasi sebagai prioritas utama dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Tengah.

Dengan penerapan standar yang baik dan pengelolaan yang profesional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat maksimal bagi tumbuh kembang dan kesehatan anak-anak di Kalimantan Tengah.

(Deddy)