Pemprov Kalteng Gelar Pelatihan Pengelolaan Dana BOS untuk Tingkatkan Akuntabilitas dan Mutu Pendidikan

• By HUMA BETANG
• 08-01-2025
• 202
• 20

Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggelar Pelatihan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi aparatur pengelola pendidikan di lingkungan pemerintah provinsi.

Pelatihan yang dilaksanakan secara blended learning ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Hamka, ditegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan Dana BOS yang tepat, cepat, dan akuntabel.

“Dana BOS adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan bermutu. Maka pengelolaannya tidak boleh asal-asalan. ASN kita harus paham tata kelola yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Hamka.Jumat (1/8/2025).

Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Nunu Andriani, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan pendidikan yang semakin kompleks. Ia menegaskan bahwa kompetensi dan integritas ASN menjadi fondasi penting dalam memastikan Dana BOS digunakan secara efektif dan sesuai ketentuan.

“Dana BOS bukan hanya anggaran, tapi amanah besar untuk mendukung kualitas pendidikan anak-anak kita. ASN yang menangani harus memahami prinsip akuntabilitas dan memiliki sensitivitas terhadap dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.

Pelatihan ini diikuti oleh Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional dari berbagai instansi pendidikan, serta menghadirkan fasilitator dari Pusdatin Kemendikbudristek RI dan narasumber dari pemerintah daerah.

Pelaksanaan pelatihan ini menjadi bagian dari strategi besar pembangunan daerah melalui visi “Kalteng BERKAH” dan program Huma Betang Cerdas, yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Program tersebut meliputi pendidikan gratis “Satu Keluarga Satu Sarjana”, pemberian insentif guru, serta pembangunan rumah guru di daerah terpencil.

“Pelatihan ini juga bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja secara tepat sasaran dan berdampak nyata,” tambah Hamka.

Dengan pelatihan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap tercipta tata kelola Dana BOS yang profesional, transparan, dan berdampak langsung bagi peningkatan mutu pendidikan di Bumi Tambun Bungai.

(Deddy)