Kalteng Perkuat Kolaborasi SDGs, Libatkan Aktor Non-Pemerintah dalam Penyusunan RAD TPB

• By HUMA BETANG
• 06-04-2026
• 202
• 20

Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperrida) menggelar Workshop Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB/SDGs) di Aula Baperrida Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan partisipasi berbagai pihak non-pemerintah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Kalimantan Tengah.

Advisor GIZ, Marvel Ledo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerja sama Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Kalimantan Tengah menjadi salah satu dari enam daerah percontohan (pilot project) yang dipilih oleh Kementerian PPN/Bappenas.

“Keberadaan kami di sini untuk mendukung Baperrida Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat tata kelola pelaksanaan pencapaian SDGs. Selain itu, kami juga menjalankan kegiatan percontohan yang menunjukkan bagaimana SDGs diwujudkan secara nyata di lapangan melalui kemitraan multipihak,” ujar Marvel.

Ia menjelaskan, salah satu implementasi kemitraan multipihak tersebut dilaksanakan di Desa Pilang, Kabupaten Pulang Pisau. Program itu bertujuan meningkatkan sumber penghidupan alternatif masyarakat desa melalui kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, masih banyak pihak non-pemerintah yang merasa berada di luar proses pembangunan, padahal mereka memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target-target SDGs.

“Workshop ini bertujuan menyatukan pemahaman dan meningkatkan partisipasi para aktor non-pemerintah agar mereka dapat menyampaikan kontribusinya dalam mendukung pencapaian SDGs di Kalimantan Tengah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Baperrida Provinsi Kalimantan Tengah Chandra F. Asmara menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program penguatan SDGs yang telah dimulai sejak 2024 melalui kerja sama dengan berbagai mitra pembangunan.

Ia menyebutkan, workshop berlangsung selama dua hari dan diawali dengan pelatihan penggunaan platform SDGs yang dikembangkan melalui kerja sama dengan mitra internasional. Platform tersebut nantinya menjadi sarana publikasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai berbagai program dan capaian pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

“Platform SDGs ini akan menjadi bagian dari upaya kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait apa saja yang telah dan sedang dilakukan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hasil dari berbagai tahapan kegiatan tersebut akan bermuara pada penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Provinsi Kalimantan Tengah yang ditargetkan dapat diselesaikan pada awal tahun 2027.

Baperrida juga berkomitmen memperluas jejaring aktor non-pemerintah, termasuk organisasi masyarakat sipil, komunitas lingkungan, kelompok pendidikan, pelaku ekonomi, hingga berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap isu keberlanjutan.

Melalui kolaborasi yang semakin luas, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.

(Era Suhertini)