Palangka Raya - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah menjadi perhatian tokoh nasional asal Kalimantan, Prof. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim atau yang akrab disapa Habib Banua.
Habib Banua meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah pencegahan agar karhutla tidak terus menjadi persoalan yang berulang setiap tahun, khususnya saat memasuki musim kemarau.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak seharusnya hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi. Sistem deteksi dini dan pencegahan harus dilakukan sejak awal, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Karhutla ini selalu berulang setiap tahun. Jangan sampai kita semua seperti orang yang selalu masuk ke lubang yang sama. Setiap kemarau kita sibuk memadamkan api dan menangani asap, tetapi setelah itu persoalan kembali terjadi,” kata Habib Banua.
Ia menilai kondisi karhutla di Kalteng saat ini sudah menjadi alarm bagi pemerintah. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga 21 Agustus 2026, tercatat sebanyak 1.639 kejadian karhutla dengan 19.992 titik panas.
Sementara itu, sepanjang periode 1 hingga 18 Agustus 2026, tercatat 798 kejadian karhutla dengan luas lahan yang telah ditangani mencapai 2.824,42 hektare serta terdeteksi sebanyak 14.659 titik panas.
Besarnya angka tersebut, menurut Habib Banua, menunjukkan bahwa upaya penanganan karhutla harus dilakukan secara lebih terencana dan berkelanjutan. Pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika titik api sudah muncul dan asap mulai mengganggu masyarakat.
“Yang harus diperbaiki adalah sistem pencegahannya. Kita harus tahu titik rawan sebelum terbakar, menjaga gambut tetap basah dan menindak tegas, termasuk mencabut izin perusahaan yang sengaja membakar,” ujarnya.
Selain memperkuat sistem pencegahan, Habib Banua juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap wilayah yang rawan terjadi kebakaran.
Menurutnya, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan, masyarakat hingga relawan perlu memiliki pola koordinasi yang jelas sehingga potensi kebakaran dapat segera diketahui dan ditangani sebelum meluas.
“Jangan menunggu asap mengepul baru bergerak. Kalau pencegahan dilakukan lebih awal, biaya dan dampak yang ditanggung masyarakat juga jauh lebih kecil,” katanya.
Habib Banua menegaskan, persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan lingkungan. Dampak asap akibat kebakaran juga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, mulai dari kesehatan, aktivitas ekonomi, proses pendidikan hingga kualitas hidup.
Karena itu, ia berharap penanganan karhutla di Kalteng ke depan tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga memperkuat strategi pencegahan, pengawasan serta penegakan hukum.
“Karhutla harus kita putus mata rantainya. Jangan sampai setiap tahun masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama, terutama kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari,” pungkasnya.
(Era Suhertini)
0 Comments