Stok Beras Kalteng Diawasi Ketat, Distribusi Terganggu Pasca Lebaran dan Harga Tertekan Biaya Ekspedisi

• By HUMA BETANG
• 04-13-2026
• 202
• 20

​​​​​​Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama sejumlah instansi terkait melakukan pengawasan langsung terhadap stok dan distribusi beras di wilayah Kota Palangka Raya, Senin (13/4/2026).

Kegiatan ini melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP), serta Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng, dengan menyasar sejumlah titik strategis seperti gudang Bulog, distributor, hingga ritel modern.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan, Dari hasil pemantauan, stok beras di gudang Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah terpantau aman. Untuk wilayah Palangka Raya, ketersediaan mencapai sekitar 200 ton dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.400 per kilogram.

Namun, kondisi berbeda ditemukan di sejumlah distributor dan ritel modern. Beberapa gudang seperti Alfamart dan distributor beras premium mengalami kekosongan stok. Hal ini disebabkan oleh terganggunya distribusi pasca libur panjang IdulFitri, di mana banyak produsen belum sepenuhnya kembali berproduksi sehingga pasokan tersendat.

Selain itu, lonjakan biaya pengiriman juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga jual beras di pasaran. Kenaikan ongkos ekspedisi dari Pulau Jawa hingga Kalimantan berdampak langsung pada harga, bahkan berpotensi melampaui HET yang telah ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, sejumlah pelaku usaha ritel memilih untuk tidak menjual beras sementara waktu. Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap risiko hukum pasca isu beras oplosan serta pengawasan ketat dari Satgas Pangan terkait harga jual yang melebihi ketentuan.

Meski demikian, terdapat distributor yang masih memiliki stok, namun dengan harga jual di atas HET akibat tingginya biaya distribusi.Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah menilai bahwa panjangnya rantai distribusi serta belum adanya produsen beras premium di Kalimantan Tengah menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan.

Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah daerah berencana menggelar pasar murah atau pasar penyeimbang jika terjadi lonjakan harga signifikan. Selain itu, usulan subsidi biaya pengiriman kepada pemerintah pusat serta penyesuaian HET juga menjadi perhatian utama guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga akan terus memperkuat koordinasi dengan Satgas Pangan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan stok beras tetap tersedia di pasaran.

(Era Suhertini)