Sinergi Pemerintah dan Media Perkuat, Tegaskan Pengawasan Lingkungan dan Program KHBS

• By HUMA BETANG
• 04-17-2026
• 202
• 20

​​​​​Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pertemuan bersama insan media dalam rangka memperkuat komunikasi publik sekaligus menyerap berbagai masukan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Kegiatan bertempat di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (17/4/2026).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, dalam sambutannya menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai mata dan telinga pemerintah, khususnya dalam mengawal kebijakan Gubernur di tengah berbagai tantangan global maupun nasional.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah program prioritas Gubernur terus didorong agar berjalan optimal, terutama di bidang pendidikan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, diakui masih terdapat berbagai kendala di lapangan yang perlu menjadi perhatian bersama.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Berdasarkan hasil evaluasi sementara, ditemukan sekitar 40 persen penerima bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran.

“Ini menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan evaluasi secara lebih cermat. Kami meminta seluruh perangkat daerah agar lebih teliti dalam validasi data, sehingga program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rangga.

Ia juga menambahkan bahwa ke depan akan ada penyesuaian kuota penerima program, yang akan disampaikan lebih lanjut oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dr.Linae Victoria Aden dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media massa dalam menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat.

Menurutnya, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun pemahaman publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.“Komunikasi yang terbuka harus terus dijalin. Kritik yang disampaikan hendaknya bersifat konstruktif dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan program-program pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pertemuan ini menjadi momen penting, terutama sebagai ajang silaturahmi perdana bersama Pj Sekda yang baru, sekaligus membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan media.

Dalam kesempatan tersebut, para jurnalis diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, serta pandangan terhadap berbagai isu pembangunan di Kalimantan Tengah. Pendidikan, kesehatan,pertambangan, perkebunan, Kehutanan, Ketahanan pangan, dan Infrastruktur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap melalui sinergi yang kuat dengan media, berbagai program dan kebijakan dapat lebih dipahami masyarakat, serta mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng juga menyoroti persoalan lingkungan, khususnya terkait aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh kegiatan harus mematuhi regulasi yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Regulasi terus ditinjau ulang agar pelaku usaha tidak melanggar ketentuan. Dan termasuk mengawasi dan memantau semua bidang pembangunan di Kalteng.

“Lingkungan adalah harga mati. Jika ada pelanggaran, kami tidak segan untuk memberikan sanksi, termasuk penutupan sementara,” tegasnya.

(Era Suhertini)