Pemprov Kalteng Tingkatkan Kapasitas ASN Melalui Pelatihan Pengelolaan Dana BOS

• By HUMA BETANG
• 08-01-2025
• 202
• 20

Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggelar Pelatihan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi aparatur pengelola pendidikan di lingkungan pemerintah provinsi. Kegiatan ini diselenggarakan secara blended learning, menggabungkan metode tatap muka dan daring untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan pelatihan.

Pelatihan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, pada Jumat (1/8/2025).

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Hamka, ditegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan Dana BOS yang tepat, cepat, dan akuntabel.

“Dana BOS adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan bermutu. Maka pengelolaannya tidak boleh asal-asalan. ASN kita harus paham tata kelola yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Hamka.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Nunu Andriani, menegaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan pendidikan yang semakin kompleks di era sekarang.

Menurut Nunu, kompetensi dan integritas ASN merupakan fondasi utama dalam memastikan Dana BOS digunakan secara efektif dan sesuai aturan yang berlaku.

“Dana BOS bukan hanya anggaran, tapi amanah besar untuk mendukung kualitas pendidikan anak-anak kita. ASN yang menangani harus memahami prinsip akuntabilitas dan memiliki sensitivitas terhadap dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.

Pelatihan ini diikuti oleh Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional dari berbagai instansi pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut juga menghadirkan fasilitator dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek RI serta narasumber dari pemerintah daerah yang berpengalaman dalam pengelolaan keuangan pendidikan.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap dapat memperkuat kapasitas aparatur dalam mewujudkan tata kelola Dana BOS yang transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

(Deddy)