Karhutla Tembus Ratusan Kasus, DPRD Palangka Raya Dorong Opsi Sekolah Libur atau Daring

• By HUMA BETANG
• 08-26-2026
• 202
• 20

PALANGKA RAYA,– Meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya yang dilaporkan telah menembus ratusan kasus mendorong DPRD Kota Palangka Raya meminta pemerintah daerah mempertimbangkan penyesuaian kegiatan belajar mengajar demi melindungi kesehatan siswa dari potensi paparan kabut asap, Rabu, (26/8/2026).

DPRD mendorong agar pemerintah daerah bersama instansi terkait mengevaluasi kondisi kualitas udara dan dampaknya terhadap aktivitas pendidikan. Sejumlah opsi yang dapat dipertimbangkan antara lain meliburkan sementara kegiatan belajar tatap muka atau menerapkan pembelajaran dalam jaringan (daring), terutama apabila kondisi udara dinilai tidak aman bagi kesehatan.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat anak-anak termasuk kelompok yang rentan terhadap dampak paparan asap kebakaran. Gangguan kualitas udara dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, iritasi mata, serta keluhan kesehatan lainnya, khususnya jika paparan berlangsung dalam waktu lama.

DPRD menilai kebijakan penyesuaian pembelajaran perlu didasarkan pada perkembangan kondisi di lapangan, termasuk hasil pemantauan kualitas udara dan rekomendasi dari instansi yang berwenang. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan keberlangsungan pendidikan, tetapi juga mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik.

Sekolah diharapkan dapat mengikuti arahan resmi pemerintah daerah sesuai kondisi wilayah masing-masing. Apabila pembelajaran tatap muka dinilai masih memungkinkan, langkah perlindungan terhadap siswa dan tenaga pendidik tetap perlu menjadi perhatian, terutama ketika kualitas udara memburuk.

Di sisi lain, penyesuaian kegiatan belajar mengajar perlu disertai pertimbangan mengenai kesiapan sarana pembelajaran daring, akses internet, serta kemampuan siswa mengikuti proses belajar dari rumah. Hal ini penting agar kebijakan perlindungan kesehatan tidak mengabaikan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keselamatan siswa sekaligus memastikan kegiatan pendidikan tetap berlangsung dengan mempertimbangkan situasi darurat akibat karhutla.

(Olivia Teja)