Percepat Akses Keuangan Daerah, OJK Kalteng Perkuat Sinergi TPAKD Dorong UMKM dan Inklusi Digital

• By HUMA BETANG
• 04-08-2026
• 202
• 20

Palangka Raya - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah (OJK Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I Tahun 2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi serta mempercepat perluasan akses keuangan yang inklusif di wilayah Kalimantan Tengah.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala OJK Kalteng, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, anggota TPAKD wilayah barat dan timur, serta pimpinan lembaga jasa keuangan setempat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam mendorong pembiayaan sektor produktif, pengembangan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses layanan keuangan yang lebih luas dan merata.

Dalam evaluasi kinerja tahun 2025, TPAKD mencatat capaian yang cukup signifikan. Sebanyak 58.937 debitur telah memperoleh pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), dan kredit lainnya. Selain itu, program Simpanan Pelajar (SimPel) telah menjangkau 405.983 nasabah.

Perluasan akses keuangan digital juga terus berkembang, ditandai dengan terbentuknya 11.056 agen Laku Pandai dan 2.196 merchant QRIS. Tidak hanya itu, terdapat tambahan 22.746 nasabah baru pada berbagai program tabungan lainnya.

Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa TPAKD memiliki peran strategis sebagai katalisator dalam memperluas akses keuangan, khususnya bagi sektor produktif yang masih menghadapi keterbatasan pembiayaan.

“Sinergi antara pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Umar Kaderi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai keberadaan TPAKD semakin relevan dalam menjawab berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses layanan keuangan di wilayah tertentu dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan formal.

“Kami berharap forum ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang aplikatif serta menjadi ruang berbagi pengalaman untuk meningkatkan kualitas program TPAKD ke depan,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah, Herry Hernawan, memaparkan bahwa realisasi penyaluran KUR di Kalimantan Tengah telah mencapai sekitar Rp821,22 miliar atau 25,82 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp3,18 triliun. Jumlah debitur tercatat sebanyak 10.502 atau 37,77 persen dari target.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), percepatan penyediaan data debitur potensial, serta diversifikasi penyalur KUR guna mendorong pemerataan akses pembiayaan.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan TPAKD Kalimantan Tengah semakin solid dalam memperluas inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

(Era Suhertini)