Pemprov Kalteng Perkuat Administrasi Kependudukan dengan Layanan Digital dan Keamanan Data

• By HUMA BETANG
• 08-25-2025
• 202
• 20

​​​​​Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan Wilayah se-Kalteng di Batang Garing Ballroom, Hotel Best Western Palangka Raya, Senin (25/8/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Kalteng dalam memperkuat pengelolaan data kependudukan dan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai dasar layanan publik modern.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, mewakili Plt. Sekda, menekankan bahwa data kependudukan merupakan instrumen penting dalam pembangunan dan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
 

“Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi maupun status hukum setiap warga negara, termasuk atas peristiwa kependudukan yang terjadi di dalam maupun luar negeri,” ujar Herson.

Inovasi Layanan dan Keamanan Data
Pemprov meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi jemput bola dan integrasi layanan agar masyarakat lebih mudah mengurus dokumen kependudukan. Selain itu, aspek keamanan data menjadi prioritas dengan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sehingga data warga tetap aman, kredibel, dan berkelanjutan.

Dukungan Visi Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat
Penguatan administrasi kependudukan ini sejalan dengan visi “Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat”, sekaligus menjadi kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045.

Kerja Sama dan Partisipasi Perangkat Daerah
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan data antara Dinas Dukcapil Provinsi Kalteng dengan perangkat daerah terkait. Rakor dihadiri Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng dan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Kalteng, menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk mendukung layanan publik yang akurat, cepat, dan transparan.

Rakor ini menegaskan bahwa administrasi kependudukan yang kuat menjadi fondasi pembangunan daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan berbasis data berjalan efektif.

(Deddy)