Pemprov Kalteng Gandeng Perusahaan Bangun Infrastruktur Lewat CSR, Pengawasan Diperketat

• By HUMA BETANG
• 04-17-2026
• 202
• 20

​​​​​​Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah ini diambil sebagai strategi mengatasi keterbatasan anggaran di tengah upaya pembangunan yang terus berjalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memfasilitasi penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Kalimantan Tengah dan sejumlah perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR dalam pembangunan daerah.

“Perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kalimantan Tengah wajib menyalurkan CSR-nya untuk mendukung pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, implementasi program tersebut telah mulai berjalan di beberapa wilayah, khususnya kawasan barat dan tengah. Sementara untuk wilayah timur, pembahasan teknis telah rampung dan kini memasuki tahap penyusunan desain teknis.

“Kita sudah mulai bekerja di wilayah barat dan tengah. Untuk wilayah timur, kami sudah menyepakati beberapa sektor prioritas dan saat ini tinggal menyiapkan desain teknisnya,” jelas Juni.

Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR Provinsi Kalteng akan berperan sebagai fasilitator sekaligus pengawas guna memastikan pembangunan berjalan sesuai kesepakatan antara pemerintah dan pihak perusahaan.

“Pengawasan akan kami lakukan secara ketat. Dinas PUPR akan memfasilitasi serta memonitor implementasi pembangunan jalan yang didanai CSR agar tepat sasaran dan berkualitas,” tegasnya.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, salah satunya terkait kepatuhan pengguna jalan terhadap batas muatan kendaraan.

“Kendala utama kita adalah masih adanya kendaraan yang melintas dengan muatan di atas 8 ton. Ini sangat berdampak pada kerusakan jalan,” ungkapnya.

Sebagai upaya penanganan, pemerintah daerah bersama instansi terkait telah melakukan penertiban secara tegas. Salah satu hasilnya terlihat di ruas jalan Palangka Raya–Kuala Kurun yang kini relatif lebih tertib dari kendaraan bermuatan berlebih.

“Kami berharap kesadaran masyarakat dan para pengguna jalan semakin meningkat untuk mematuhi aturan. Dengan begitu, jalan yang dibangun bisa lebih awet, aman, dan nyaman digunakan,” pungkasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ini, Pemprov Kalteng optimistis pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

(Era Suhertini)