Pemprov Kalteng–Bulog Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi dan Jamin Stok Pangan Hingga Desa

• By HUMA BETANG
• 01-22-2026
• 202
• 20

Palangka Raya - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalimantan Tengah menandatangani kesepakatan bersama dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terkait kerja sama penyediaan barang kebutuhan pokok dalam rangka pengendalian inflasi daerah, penanganan kerawanan pangan, serta mitigasi bencana. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (22/1/2026).

Kepala Disdagperin Provinsi Kalteng Norhani dalam sambutan dan laporannya menyampaikan, bahwa kerja sama ini merupakan kelanjutan sinergi yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir dan terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. 

Program operasi pasar murah yang dilaksanakan hingga ke desa-desa dinilai sangat membantu masyarakat, sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Tengah yang menekankan pembangunan dimulai dari desa.

Pada tahun 2026, Pemprov Kalteng menargetkan penyaluran sekitar 320.000 paket pasar murah yang menjangkau 13 kabupaten/kota dan 1.432 desa. Program ini menjadi salah satu instrumen utama pengendalian inflasi daerah. Harga sejumlah komoditas strategis juga ditekan, seperti beras yang sebelumnya di kisaran Rp15.000 dan ditargetkan turun hingga Rp10.000.

Terkait minyak goreng, Disdagperin menegaskan akan melakukan pengawasan ketat terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Temuan di lapangan menunjukkan masih adanya penjualan di atas HET, sehingga pemerintah akan melakukan pengecekan dan tindakan tegas agar tidak merugikan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Regional Bulog Provinsi Kalimantan Tengah, Budi, menyatakan bahwa Bulog siap mendukung penuh kebijakan Pemprov Kalteng dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Menurutnya, kesepakatan ini semakin memperkuat sinergi yang telah berjalan antara Bulog dan pemerintah daerah.

Bulog saat ini memiliki stok beras sekitar 15.000 ton, termasuk beras SPHP bersubsidi pemerintah pusat. Selain itu, Bulog siap menyediakan beras premium sesuai kebutuhan daerah, termasuk untuk paket bantuan dan operasi pasar. Berapapun jumlah yang diminta oleh Disdagperin, Bulog menyatakan kesiapan untuk menyuplai sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Bulog juga mengungkapkan rencana pembangunan gudang baru guna memperkuat sistem logistik pangan daerah. Pembangunan gudang direncanakan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga 2026, dengan lokasi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau yang telah mendapat persetujuan pemerintah daerah, sementara di Kotawaringin Timur masih dalam proses penyelesaian administrasi perbankan.

Terkait minyak goreng, Bulog menjelaskan bahwa penyaluran minyak melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) masih dalam tahap penataan tata kelola. Intervensi pasar belum sepenuhnya berjalan, namun koordinasi dengan pabrik dan pihak terkait terus dilakukan, terutama menjelang bulan Ramadan.

Melalui kerja sama ini, Pemprov Kalteng dan Bulog berharap stabilitas harga, ketersediaan pangan, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat dapat terus terjaga sepanjang tahun 2026. 

(Era Suhertini)