Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat antisipasi kenaikan harga bahan pokok sebagai dampak dari penyesuaian harga BBM. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (20/4/2026).
Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pimpinan Bulog Kanwil Kalteng, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, perwakilan Bank Indonesia, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Kehutanan , Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Discominfosantik,serta perwakilan Pertamina.
Perwakilan Pertamina Kalteng, Donny Prasetyo selaku Sales Area Manager Retail, menjelaskan bahwa fenomena antrean truk yang terjadi beberapa hari terakhir dipicu oleh tingginya permintaan BBM jenis solar subsidi.
Hal ini berkaitan dengan adanya selisih harga yang cukup signifikan antara solar subsidi dan solar industri yang digunakan sektor pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Tengah.
“Setelah dilakukan pengawasan bersama dan penyesuaian harga pada 18 April, kondisi antrean kendaraan, khususnya truk, mulai membaik,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa sempat terjadi kendala keterlambatan distribusi Pertamax, namun saat ini telah diatasi dengan tambahan pasokan dari depot di wilayah Pulang Pisau yang turut menopang kebutuhan BBM di Kota Palangka Raya.
Pertamina memastikan bahwa pasokan BBM di seluruh SPBU di Palangka Raya dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Donny mengimbau masyarakat agar tetap beraktivitas secara normal dan menggunakan BBM sesuai kebutuhan.
Terkait adanya SPBU yang sempat tutup sementara, dijelaskan bahwa hal tersebut disebabkan proses pengisian ulang stok BBM. Pihak Pertamina memastikan distribusi akan terus dijaga agar SPBU dapat beroperasi secara optimal.
Sementara itu, untuk LPG bersubsidi, Pertamina memastikan tidak ada kenaikan harga dan stok tetap tersedia. Masyarakat diimbau untuk membeli LPG di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat ini, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pasokan energi dan mengendalikan dampak kenaikan harga BBM terhadap perekonomian masyarakat.
(Era Suhertini)
0 Comments