Pabrik Bauksit Diduga Tak Laporkan Produksi Sebenarnya, Warga Desa Parit Serukan Audit dan Transparansi

• By HUMA BETANG
• 07-28-2025
• 202
• 20

Kotawaringin Timur – Warga Desa Parit, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, menyuarakan keresahan mendalam atas aktivitas sejumlah pabrik bauksit yang beroperasi di wilayah mereka. Meski kegiatan tambang terlihat aktif, laporan resmi produksi dari perusahaan dinilai jauh dari realitas di lapangan.

Warga mencurigai adanya ketidaksesuaian antara aktivitas tambang yang kasat mata dengan data yang dilaporkan perusahaan kepada pemerintah. Ketidakterbukaan ini diduga berdampak langsung pada kerugian negara, kerusakan lingkungan, serta minimnya kontribusi sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Minimnya transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan mengakibatkan warga menduga sebagian besar produksi bauksit tidak tercatat secara resmi, hal ini memperkuat asumsi bahwa perusahaan tidak melaporkan seluruh hasil produksi, sehingga mempengaruhi kontribusi mereka terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara.

hal lain yang disoroti masyarakat antara lain dugaan potensi penghindaran pajak dan retribusi sebab data produksi yang tak akurat membuka peluang penghindaran kewajiban pembayaran pajak, retribusi, dan royalti, sehingga menggerus hak keuangan pemerintah daerah.

Keluhan lainnya yang datang dari masyarakat yaitu dampak sosial dan lingkungan tak terkompensasi mengingat Warga menyebut aktivitas pabrik menimbulkan polusi debu, kerusakan jalan, dan gangguan terhadap lingkungan hidup. Namun kontribusi sosial perusahaan, seperti program CSR, dinilai minim dan tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.

Menurut warga dugaan pengawasan pemerintah yang dinilai lemah hal ini terindikasi dari rendahnya laporan produksi dianggap sebagai cerminan lemahnya pengawasan dari instansi terkait seperti Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup. Masyarakat mendesak agar pemerintah lebih tegas dan aktif dalam melakukan evaluasi.

Masyarakat Desa Parit mengusulkan agar:
    •    Pemerintah daerah segera melakukan audit menyeluruh terhadap pabrik-pabrik bauksit yang beroperasi.
    •    Instansi teknis memastikan pelaporan produksi, izin lingkungan, dan pajak berjalan sesuai aturan.
    •    Perusahaan terdorong lebih aktif dalam program CSR yang konkret dan berkelanjutan.
    •    Dibuka dialog terbuka antara warga dan perusahaan guna membangun kepercayaan dan meningkatkan transparansi.

Selain masalah pertambangan, masyarakat Desa Parit juga mengeluhkan minimnya fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Saat ini, PAUD belum memiliki pagar pelindung dan sangat kekurangan alat edukasi dasar.

“Kami khawatir anak-anak bermain di luar pagar, rawan bahaya. Sementara sarana belajar pun sangat terbatas,” kata seorang orang tua murid.

Warga mendesak pemerintah daerah untuk segera membangun pagar PAUD, menambah alat edukasi, dan memperbaiki sarana pembelajaran agar anak-anak mendapat pendidikan yang aman dan layak.

Tak kalah meresahkan, harga elpiji subsidi 3 kilogram di Desa Parit melonjak drastis dari Rp22.000 menjadi Rp45.000 per tabung. Lonjakan ini sangat membebani warga berpenghasilan menengah ke bawah.

“Ini subsidi, tapi harganya lebih dari dua kali lipat. Kami bingung harus bagaimana,” ungkap warga.

Kenaikan harga ini dinilai menyalahi prinsip subsidi dan mengindikasikan masalah serius dalam rantai distribusi dan pengawasan pasar. Warga mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi dan menertibkan distribusi gas subsidi.

Masyarakat Desa Parit menuntut tanggung jawab nyata dari perusahaan tambang dan peran aktif pemerintah dalam mengawasi, menindak, dan memastikan keseimbangan antara industri dan kesejahteraan masyarakat.

Keterbukaan, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan menjadi harapan besar warga bukan hanya janji, tetapi aksi nyata.

(Deddi)