PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menyoroti dampak dari kebijakan pemotongan anggaran perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan daerah. Menurutnya, meskipun efisiensi anggaran perlu dilakukan, pemangkasan secara signifikan terhadap biaya perjalanan dinas berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, koordinasi, serta pelayanan publik.
“Efisiensi memang penting, tapi harus dihitung dengan cermat. Jika terlalu besar dipotong, justru bisa mengganggu pelaksanaan kegiatan di lapangan,” ujar Hatir,
Ia menjelaskan bahwa perjalanan dinas, terutama bagi perangkat daerah dan DPRD, sering kali dibutuhkan untuk menjalin koordinasi lintas instansi, menghadiri forum nasional, konsultasi kebijakan, hingga monitoring program pembangunan. Jika anggaran terlalu ketat, ruang gerak menjadi terbatas dan berdampak pada efektivitas kerja.
Hatir berharap pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh dan selektif dalam menerapkan efisiensi, dengan mempertimbangkan urgensi dan manfaat dari setiap kegiatan perjalanan dinas.
“Yang boros kita setop, yang penting untuk pelayanan dan pengawasan harus tetap dijalankan. Jangan sampai efisiensi justru membuat pelayanan publik jadi tidak maksimal,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar efisiensi anggaran dilakukan secara adil, transparan, dan disertai solusi, misalnya dengan memaksimalkan teknologi dalam koordinasi, serta perencanaan kegiatan yang lebih terfokus dan strategis.
(DEDDI)
0 Comments