DPRD Kalteng Tindaklanjuti Keluhan Jalan Katingan Hulu, BPJN: Perbaikan Dilakukan Bertahap

• By HUMA BETANG
• 04-21-2026
• 202
• 20

Palangka Raya - Pertemuan lanjutan audiensi bersama Aliansi Driver dan masyarakat Katingan Hulu kembali digelar dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bertempat Di istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (21/4/2026).

Pertemuan ini membahas secara khusus kerusakan jalan nasional menuju Katingan Hulu yang hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat. Dalam forum tersebut, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah, Robert Himawan Hamiseno, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya penanganan sejak awal tahun 2026.

Namun, kondisi cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi serta tingginya lalu lintas kendaraan berat menjadi kendala utama di lapangan.

Ia menjelaskan bahwa sebagian ruas jalan masih berupa jalan tanah, sehingga sangat rentan mengalami kerusakan, terutama di titik-titik dengan beban kendaraan tinggi. Oleh karena itu, penanganan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi dan kemampuan anggaran.

“Tahun ini kami mengalokasikan sekitar Rp36 miliar, yang digunakan untuk pengaspalan sepanjang 2,3 kilometer, pemeliharaan jalan, serta pemasangan pengaman pada jembatan kayu yang jumlahnya sekitar 30 unit,” jelasnya.

Selain pengaspalan, BPJN juga melakukan pemeliharaan jalan fungsional sepanjang kurang lebih 120 kilometer dengan cara meratakan dan memperbaiki badan jalan agar tetap dapat dilalui masyarakat.

Meski demikian, ia mengakui bahwa kebutuhan anggaran untuk penanganan menyeluruh sangat besar. Untuk peningkatan jalan sepanjang 120 kilometer secara optimal, diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp1 triliun, belum termasuk pembangunan jembatan permanen dan pembukaan akses jalan tambahan.

Dalam kesempatan itu, Robert juga menyoroti kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, yang sangat dibutuhkan untuk operasional alat berat.

Ia mengungkapkan bahwa keterbatasan pasokan serta tingginya harga BBM di lapangan menjadi hambatan serius dalam percepatan pekerjaan.

“Kami berharap ada dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait, agar distribusi BBM bisa lebih lancar sehingga pekerjaan di lapangan tidak terhambat,” tambahnya.

RDP tersebut juga menekankan pentingnya pengendalian kendaraan over dimension over loading (ODOL) yang dinilai turut mempercepat kerusakan jalan. DPRD bersama pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat bersinergi dalam mengawasi dan menertibkan kendaraan yang melanggar aturan.

Melalui pertemuan ini, diharapkan ada langkah konkret dan berkelanjutan dalam memperbaiki infrastruktur jalan menuju Katingan Hulu, sehingga akses transportasi masyarakat dapat lebih aman, lancar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

(Era Suhertini)