PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, mengingatkan pemerintah kota agar program penataan kawasan kumuh dilaksanakan secara tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Ia menilai, upaya mengurangi permukiman kumuh tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi warga yang terdampak.
“Penataan harus dilakukan dengan perencanaan matang, bukan sekadar membangun, tapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Noorkhalis,
Ia menyoroti pentingnya akurasi data dalam menetapkan lokasi-lokasi yang masuk dalam kategori kawasan kumuh. Menurutnya, tanpa basis data yang valid, program berisiko salah sasaran atau menimbulkan ketimpangan bantuan antarwilayah.
Selain itu, Noorkhalis mendorong pemerintah agar melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, sehingga program tidak sekadar top-down, tetapi berbasis partisipasi.
“Warga harus dilibatkan agar mereka merasa memiliki dan ikut menjaga hasil pembangunan. Jangan sampai setelah ditata, lingkungan kembali kumuh karena tidak ada kesadaran bersama,” tegasnya.
Ia juga meminta agar penataan kawasan kumuh mencakup pembangunan sanitasi, akses air bersih, jalan lingkungan, dan fasilitas umum lainnya demi meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh.
(DEDDI)
0 Comments