PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, menyoroti masih banyaknya aset milik pemerintah kota yang belum dikelola secara maksimal dan terintegrasi. Ia menilai, lemahnya pengelolaan aset berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, bahkan kerugian daerah jika tidak segera dibenahi.
“Banyak aset milik Pemkot yang statusnya belum jelas, terbengkalai, atau belum dimanfaatkan secara optimal. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Nenie,
Menurutnya, aset seperti tanah, bangunan, hingga kendaraan dinas merupakan kekayaan daerah yang seharusnya dikelola secara profesional agar memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah maupun pelayanan publik. Ia juga menyoroti pentingnya pembaruan data dan pencatatan aset melalui sistem digital yang transparan.
Nenie mendorong agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama OPD terkait melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menindaklanjuti temuan-temuan dari audit BPK mengenai pengelolaan aset yang belum sesuai ketentuan.
“Harus ada langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan aset ini. Jangan sampai aset justru menjadi beban, bukan kekuatan fiskal,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga menyarankan adanya kerja sama lintas sektor, termasuk menggandeng pihak ketiga yang kompeten jika diperlukan, untuk melakukan inventarisasi dan pemanfaatan aset secara optimal dan berkelanjutan.
(DEDDI)
0 Comments