PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, meminta pemerintah dan Pertamina untuk mengevaluasi bahkan menghapus sistem barcode dalam pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, sistem tersebut dinilai menyulitkan masyarakat dan sering kali tidak efektif di lapangan.
“Kami menerima banyak keluhan dari warga, khususnya pengguna kendaraan roda dua dan pelaku usaha kecil, yang merasa dipersulit dengan kewajiban barcode saat membeli BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar,” ujar Khemal,
Ia menilai bahwa sistem yang awalnya dimaksudkan untuk mengendalikan penyaluran dan memastikan subsidi tepat sasaran justru belum berjalan optimal, karena masih banyaknya gangguan teknis, antrean panjang, dan tidak meratanya sosialisasi.
“Di beberapa SPBU, sistem tidak berjalan lancar. Warga yang tidak paham teknologi justru kesulitan. Ini harusnya jadi perhatian serius,” tegasnya.
Khemal meminta agar pemerintah pusat melalui Pertamina mempertimbangkan solusi lain yang lebih praktis dan tidak membebani masyarakat kecil. Ia juga mendorong agar pengawasan distribusi BBM dilakukan melalui pendekatan langsung dan verifikasi manual berbasis data kependudukan jika diperlukan.
“Kita setuju subsidi harus tepat sasaran. Tapi jangan sampai sistem pengawasan yang dibuat justru menghambat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar,” tambahnya.
DPRD, lanjutnya, akan menyampaikan aspirasi ini secara resmi agar menjadi pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan energi bersubsidi di daerah.
(DEDDI)
0 Comments