Junaidi : Bukan Hanya Retorika Saja Dari Pemprov dan Pertamina Untuk Atasi Antrean BBM

• By HUMA BETANG
• 05-08-2026
• 202
• 20

PALANGKA RAYA – Krisis antrean bahan bakar minyak (BBM) yang kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya memantik kritik keras dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, menegaskan masyarakat saat ini tidak membutuhkan pernyataan normatif ataupun saling lempar alasan dari pemerintah dan Pertamina, melainkan tindakan nyata untuk mengurai kekacauan distribusi BBM yang terjadi di lapangan.

Sejak Kamis (8/5/2026) pagi pukul 06.00 WIB, antrean kendaraan di berbagai SPBU di Palangka Raya terpantau mengular panjang hingga memakan badan jalan. Dampaknya, kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan utama kota. Pemandangan antrean kendaraan roda empat dan sepeda motor terlihat hampir merata di beberapa titik SPBU.

Junaidi menilai kondisi tersebut tidak bisa lagi dianggap persoalan biasa. Menurutnya, pemerintah provinsi, pemerintah kota, hingga Pertamina harus segera turun tangan dengan langkah konkret, bukan sekadar memberikan penjelasan soal meningkatnya konsumsi BBM masyarakat.

“sekarang ini kita bukan dibutuhkan bukan hanya retorika saja dari pemprov maupun Pertamina, adalah langkah nyata dari pemprov dari kota, pemerintah kota dari Pertamina yang penting Langkah nyata untuk mengatasi antri yang luar biasa. untuk mengatasi yang kata mereka terjadi peningkatan pembelian yang luar biasa.,” tegas Junaidi.

Ia menyebut solusi darurat sebenarnya sangat sederhana dan bisa langsung dijalankan apabila ada keseriusan dari pihak terkait. Salah satunya dengan menambah distribusi BBM bersubsidi maupun nonsubsidi ke seluruh SPBU di Palangka Raya.

“langkahnya sederhana saja untuk satu hari ini tolong Pertamina tambah 100 atau dua kalilipat pengiriman pertamax dan pertalite ke spbu.,” tambah Junaidi yang juga Sekretaris Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah.

Kritik tersebut muncul di tengah meningkatnya keluhan masyarakat terhadap antrean BBM yang dalam beberapa hari terakhir kembali terjadi di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah itu. Selain memicu kemacetan, antrean panjang juga menghambat aktivitas warga dan distribusi barang di dalam kota.

Publik kini menunggu keberanian pemerintah daerah dan Pertamina mengambil langkah cepat untuk menormalkan distribusi BBM. Sebab, bagi masyarakat, persoalan antrean BBM bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan telah menjadi persoalan pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari.

(Samhadi)