Palangka Raya – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Palangka Raya menegaskan pentingnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang benar-benar pro-rakyat dan menyasar program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, saat membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar terhadap nota keuangan Raperda APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026.
“APBD 2026 harus mampu mengakomodasi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus berdampak langsung di lapangan,” tegas Hasan. Senin (3/11/2025).
Menurut Hasan, fokus penganggaran harus diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi kunci agar setiap program yang dijalankan benar-benar dirasakan masyarakat.
Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi APBD, sehingga aspirasi warga bisa menjadi landasan pengambilan keputusan anggaran.
“Partisipasi publik harus menjadi bagian dari proses perencanaan anggaran. Dengan demikian, APBD bukan hanya sekadar angka, tapi menjadi alat nyata untuk meningkatkan kualitas hidup warga Kota Palangka Raya,” tambah Hasan.
Rapat paripurna ini menjadi momen penting bagi DPRD dan pemerintah kota untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kebutuhan masyarakat, menjelang penetapan APBD 2026.
(Deddy)
0 Comments