MURUNG RAYA – Bupati Murung Raya, Heriyus, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, pada Kamis (10/4/2025).
Musrenbang ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang didampingi oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo. Turut hadir para Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, Anggota DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras Narang, Plt. Sekda Kalteng Katma F. Dirun, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta kepala perangkat daerah baik secara langsung maupun virtual.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar menegaskan bahwa arah pembangunan Kalteng tahun 2026 merupakan bagian integral dari RPJMD 2025–2029, yang mengacu pada visi dan misi kepala daerah periode 2025–2030.
“Visi kami adalah Mengangkat Harkat dan Martabat Khususnya Masyarakat Dayak dan Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan spirit kearifan lokal dalam bingkai NKRI menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat menyongsong Indonesia Emas 2045,”jelas Agustiar.
Ia juga memaparkan program prioritas lima tahunan bertajuk “Huma Betang”, yang akan berfokus pada enam pilar utama pembangunan: Kalteng Bermartabat, Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, dan Betang Harmoni.
Lebih lanjut, pembangunan Kalimantan Tengah akan diarahkan pada tiga zona strategis wilayah:
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam arahannya mewakili Menteri Dalam Negeri, menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD 2026 harus menjadi tonggak penyelarasan dengan RPJPN 2025–2045.
“Musrenbang kali ini harus menjadi forum strategis untuk menyinergikan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Partisipasi Bupati Heriyus dalam forum ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam mendukung perencanaan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan nasional.
(Marselinus Darman)
0 Comments