Gerindra Kalteng Gelar Buka Puasa Bersama, Perkuat Konsolidasi dan Sinergi dengan Masyarakat

Palangka Raya - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas zirkon Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Aula DESDM Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (13/2/2026).

Kepala Dinas DESDM Provinsi Kalimantan Tengah, Sutoyo, menegaskan bahwa pembatalan sejumlah izin perusahaan dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Ia menjelaskan, sebelum keputusan pembatalan diambil, pemerintah provinsi telah melakukan evaluasi berkala serta pengecekan langsung di lapangan atas arahan gubernur.

“Pembatalan ini murni berdasarkan hasil evaluasi berkala. Jadi bukan karena ada atau tidaknya kasus hukum. Memang evaluasi perizinan itu rutin dilakukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan,” ujarnya.

Sutoyo menyebutkan, dari hasil evaluasi terdapat 14 perusahaan yang izinnya dibatalkan. Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari penataan perizinan pertambangan agar kegiatan usaha tetap berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan dampak lingkungan di kemudian hari.

Ia juga menegaskan bahwa evaluasi perizinan tidak hanya menyasar komoditas tertentu, melainkan seluruh perizinan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden kepada seluruh kepala daerah untuk memperketat pengawasan dan penataan izin usaha.

“Pak gubernur menindaklanjuti arahan Presiden untuk mengevaluasi semua perizinan. Tujuannya agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dalam jangka panjang,” jelasnya.

Terkait kemungkinan peninjauan ulang izin, Sutoyo mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan kementerian terkait. Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai penerbitan kembali izin di wilayah Kalimantan Tengah.

Meski demikian, ia mengakui bahwa setiap investasi pada dasarnya berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun pemerintah daerah tetap menempatkan aspek kepatuhan regulasi dan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama.

“Investasi memang bisa meningkatkan pendapatan daerah, tetapi yang paling penting adalah memastikan kegiatan usaha tetap memenuhi aturan dan menjaga lingkungan hidup,” pungkasnya.

(Era Suhertini)

Palangka Raya – Gerakan Pangan Murah (GPM) tahap awal dilaksanakan serentak di sembilan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Sukamara, Katingan, serta Kota Palangka Raya.

Pelaksanaan GPM ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sementara itu, kabupaten/kota lainnya dijadwalkan menyusul dalam bulan yang sama.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengimbau para pedagang dan pelaku usaha agar tidak menaikkan harga di atas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kita harapkan para pedagang tidak menaikkan harga di atas ketentuan. Selain menjaga stabilitas, ini juga menjadi bagian dari kepedulian sosial dan nilai ibadah menjelang bulan suci,” tutur Staf Ahli Gubernur Kalteng Yuas Elko. Jumat (13/2/2026).

Melalui sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, diharapkan stabilitas harga dan keterjangkauan pangan tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan tenang dan aman menjelang bulan suci.

(Deddy)

Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan berbagai komoditas bersubsidi dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Jumat (13/2/2026).

Adapun komoditas yang disalurkan meliputi beras premium bersubsidi sekitar 10 ton, bawang merah 350 kilogram, bawang putih 250 kilogram, gula konsumsi 1 ton, minyak goreng kemasan 1.000 liter, serta telur ayam ras sebanyak 500 tray.

Langkah ini merupakan bagian dari intervensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), di mana permintaan bahan pangan cenderung meningkat.

Subsidi yang diberikan berkisar antara Rp2.000 hingga Rp10.000 per komoditas, sebagai upaya menekan harga agar tetap berada dalam jangkauan daya beli masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap distribusi komoditas bersubsidi tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok warga, sekaligus menekan potensi lonjakan harga di pasaran serta menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Ke depan, kegiatan serupa direncanakan akan terus dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah dan melindungi daya beli masyarakat.

(Deddy)

Palangka Raya – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan bahwa pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kalimantan Tengah bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Menurutnya, GPM merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam mengantisipasi potensi lonjakan harga bahan pokok akibat meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar.

“Melalui Gerakan Pangan Murah ini, pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau. Ada subsidi yang diberikan, berkisar antara Rp2.000 hingga Rp10.000 per komoditas,” tuturnya. Jumat (13/2/2026).

Ia menjelaskan, subsidi tersebut diberikan untuk sejumlah komoditas strategis agar selisih harga dengan pasar dapat ditekan, sehingga masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa terbebani kenaikan harga yang signifikan.

Yuas berharap langkah intervensi ini mampu memberikan rasa tenang bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjelang hari besar keagamaan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, lanjutnya, akan terus melakukan pemantauan harga dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan ketersediaan pasokan tetap aman dan distribusi berjalan lancar.

(Deddy)