Dinas Kehutanan Kalteng Gelar Buka Puasa Bersama, Pererat Silaturahmi dan Raih Berkah Ramadan

Palangka Raya - Personel Polsek Sabangau Polresta Palangka Raya melaksanakan patroli harkamtibmas pada malam hari di sejumlah titik wilayah hukumnya guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Patroli dilakukan dengan menyusuri beberapa ruas jalan di antaranya Jalan Mahir Mahar, Jalan Bereng Bengkel dan Jalan Manunggal, termasuk menyambangi kawasan BRI Unit Kalampangan untuk memantau situasi keamanan di sekitar objek vital.

Kapolsek Sabangau Iptu Ahmad Taufiq menyampaikan bahwa patroli rutin dilaksanakan sebagai langkah preventif dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

“Kegiatan patroli ini kami lakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan,” ungkapnya mewakili Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., Kamis (5/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, patroli dilakukan oleh Aiptu Supriyanto dan Bripka H. Digoy yang turut menyampaikan pesan kamtibmas kepada petugas keamanan perbankan agar meningkatkan kewaspadaan serta memantau CCTV secara berkala.

Selain itu, personel juga memberikan imbauan kepada sejumlah pemuda yang sedang berkumpul agar tidak melakukan balap liar serta mengingatkan masyarakat untuk segera menghubungi layanan kepolisian 110 apabila mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas.

(Era Suhertini)

Palangka Raya - Di tengah keramaian pasar malam yang penuh lampu dan suara, terlihat seorang perempuan pengemis duduk di pinggir jalan. Ia hanya beralaskan tikar kecil, dengan tangan terulur pelan berharap ada yang memberi sedikit rezeki. Suasana sekeliling begitu hidup orang lalu lalang, belanja, dan menikmati malam tapi ibu ini tetap duduk diam dalam kesunyian yang terasa menyentuh.

Pemandangan seperti ini sebenarnya cukup sering dijumpai, apalagi di pusat-pusat keramaian. Tapi tetap saja, setiap melihatnya, ada rasa miris. Disaat banyak orang datang untuk bersenang-senang, ada sebagian yang justru datang karena terpaksa mencari harapan di balik hiruk pikuk kota. Ini jadi pengingat bahwa masih banyak warga yang belum bisa menikmati kehidupan yang layak.

Kondisi seperti ini perlu jadi perhatian bersama, bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga bisa ikut peduli, entah lewat sedekah kecil atau sekadar tidak memandang sebelah mata. Dan kalau ada program yang bisa bantu ibu-ibu seperti ini untuk punya penghasilan lebih layak, tentu akan jauh lebih baik daripada harus terus-menerus mengandalkan belas kasih dijalan.

(ANISA BELLA)

Palangka Raya - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD) yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang OPAD Kantor Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (4/3/2026).

Kegiatan yang mengangkat tema “Percepatan Realisasi Penerimaan dan Belanja Daerah melalui Transformasi Digital” ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama kementerian dan lembaga terkait.

Dalam kegiatan tersebut, hadir mewakili Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Anang Dirjo, yakni Kepala Bidang Pajak Daerah Robert Coven yang didampingi jajaran Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB serta staf Bidang Pajak Daerah.

Ferry Irawan dari Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD menyampaikan bahwa kinerja pendapatan pemerintah daerah saat ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi dan pemerintah pusat.

“Kinerja pendapatan pemda masih di bawah pertumbuhan ekonomi dan pemerintah pusat, sehingga perlu dilakukan penguatan struktural pajak daerah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki potensi besar sebagai salah satu penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi. Optimalisasi realisasi PKB dinilai mampu memberikan tambahan kapasitas fiskal bagi daerah.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam pemaparannya mengenai inisiasi KATALIS P2DD menjelaskan bahwa program tersebut diluncurkan sebagai wadah sinergi pembelajaran antar pemerintah daerah guna mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik.

“Melalui KATALIS P2DD diharapkan adanya peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara nontunai, serta peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah,” terangnya.

Selain itu, turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bappenda DKI Jakarta, Morris Danny Siregar.

Di akhir kegiatan, Robert Coven menyampaikan bahwa melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor ini, transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah diharapkan dapat semakin optimal.

“Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.

(Era Suhertini)

MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng), H Shalahuddin menegaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setempat, selaras dengan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Penegasan tersebut disampaikan H Shalahuddin saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barut terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Rapat Paripurna III Masa Sidang I Tahun 2026 di Ruang Rapat DPRD setempat, Arba (4/3).

Menurutnya, dokumen RPJMD Barut selaras dengan RPJMD Kalteng dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan Presiden.

“Keselarasan tersebut tidak hanya bersifat naratif, tetapi tertuang secara eksplisit dalam struktur dokumen pada Bab III, Tabel 3.1,” ujarnya.

Hal tersebut menjamin bahwa setiap kebijakan di tingkat lokal memiliki benang merah yang kuat dengan target pembangunan nasional dan provinsi.

Terkait isu lingkungan yang menjadi pertanyaan fraksi, katanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barut memiliki strategi konkret penanggulangan banjir yang berfokus pada normalisasi Sungai Bengaris.

“Strategi lainnya adalah pembangunan infrastruktur pengendali banjir dengan target rampung 100 persen pada 2029 mendatang,” katanya.

Selain itu, tambahnya, pengelolaan sampah di perkotaan juga mendapat perhatian khusus melalui optimalisasi TPS 3R di Kelurahan Lanjas serta penerapan sistem sanitary landfill di TPA.

“Seluruh indikator tersebut telah kami integrasikan ke dalam program perangkat daerah guna memastikan pelaksanaan berjalan efektif, terukur dan tepat sasaran,” tambahnya.

Jawaban Pemkab Barut yang disampaikan Bupati, menjadi bagian penting dari proses legislasi daerah, sekaligus wujud komitmen untuk menghadirkan regulasi yang kuat, akuntabel serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan seluruh Raperda yang dibahas dapat menghasilkan kebijakan strategis yang mampu mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kesejahteraan masyarakat Barut.

Pemkab Barut sendiri terus berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif demi terwujudnya daerah yang maju serta masyarakat yang semakin sejahtera.

(MARDEDI)